Peraturan Menteri Keuangan – 127/PMK.011/2008

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

127/PMK.011/2008

TAGGAL PENERBITAN

3 August 2008

OBJEK

perubahan atas peraturan nomor 129/pmk.011/2007 tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalamskema common effective preferential tariff (cept)
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Article 4 butir 1 Trade in Good Agreement dari ASEAN Framework Agreement for The Integrationof Priority Sectors, ditentukan bahwa negara-negara ASEAN-6 akan menghapus tarif bea masuknyaatas semua produk dalam skema Common Effective Preferential Tariff for AFTA (CEPT-AFTA) yang tercakup dalam Priority Integration Sectors (PIS) mulai tanggal1 Januari 2007;
  2. bahwa berdasarkan The Roadmap for The Integration of ASEAN (RIA), ditentukan bahwa negara-negara ASEAN-6 akan menghapus tarif bea masuknya atas80% (delapan puluh persen) dari produk-produk yang termasuk dalam Inclusion List (IL) mulai tanggal 1 Januari 2007;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT);
  4. bahwa dalam rangka menyesuaikan penetapan tarif bea masuk dalam rangka skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan perubahan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2004 (AHTN-2004) ke ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2007 (AHTN-2007), perlu menetapkan tarif bea masuk poliuretan;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea MasukDalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT);

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World TradeOrganisation (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 129/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAMSKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT).

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) dengan menyisipkan 1 (satu) Nomor diantara Nomor 22 dan Nomor 223 yaitu Nomor 222a sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 2008
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 313/PJ./2001

Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.04/2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Suku Cadang Pesawat VVIP TNI AU Yang Digunakan Untuk…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.52/1996

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/1996 tanggal 17 April 1996, perihal Penghitungan dan Tata cara Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan, dengan ini diberikan penjelasan…
All articles loaded
No more articles to load