Peraturan Menteri Keuangan – 12/PMK.04/2006

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

12/PMK.04/2006

TAGGAL PENERBITAN

16 February 2006

OBJEK

perubahan kedelapan atas keputusan nomor 89/kmk.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Conservation International (CI) serta Departemen Sosial dan Consortium for Assistance to Refugees and the Displaced in Indonesia (CARDI);
  2. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Sekretariat Negara, CI dan CARDI dapat ditetapkan sebagai Organisasi Internasional;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75, TLN RI Nomor 3612);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LN RI Tahun 1995 Nomor 76, TLN RI Nomor 3613);
  3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Lampiran I butir VI Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 dengan menambah 2 (dua) nomor, yaitu nomor 30 dan 31 sehingga keseluruhan butir VI berbunyi sebagai berikut :

  1. ORGANISASI SWASTA INTERNASIONAL:
    1. Asian Foundation
    2. The British Council
    3. CARE (Cooperation for America Relief Everywhere in Corporation)
    4. CCF (Christian Childrens Fund)
    5. CRS (Chatholic Relief Service)
    6. The Ford Foundation
    7. FES (Friedrich Ebert Stiftung)
    8. FNS (Friedrich Neumann Stiftung)
    9. IECS (International Executive Service Cooperation)
    10. IRRI (International Rice Research Institute)
    11. Leprosy Mission International
    12. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)
    13. Rockfeller Foundation
    14. WE (World Education Incooperated, USA)
    15. NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
    16. HSF (Hans Seidel Foundation)
    17. DAAD (Deutcher Achademischer Austaushdienst)
    18. IBF (The Inverso Baglivo Foundation)
    19. WCS (The Wildlife Conservation Society)
    20. BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
    21. Yayasan Al-Haramain Islamic Foundation
    22. IMC (Intemational Medical Corps)
    23. The Sub Regional Office Of CIRDAP In Southeast Asia (SOCSEA)
    24. International Islamic Relief Organization (IIRO)
    25. The Nature Conservancy (TNC)
    26. Koninklije Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis (KNCV)
    27. Asia Pacific Telecommunity (APT)
    28. Christoffel Blindenmission of Germany (CBM)
    29. Mercy Corps
    30. Conservation International (CI)
    31. Consortium for Assistance to Refugees and the Displaced in Indonesia (CARDD).

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2006
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 565/KM.5/1997

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT. Aiwa Dharmala No. 001/LOG/VII/97 tanggal 10 Juli 1997 dan No. 039/AD/LOG/XI/97 tanggal 5 November 1997 diperoleh…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.31/2003

Sehubungan dengan adanya kekeliruan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.41/2000 tanggal 26 September 2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi…

Undang-Undang – 14 TAHUN 2002

Menimbang : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan…
All articles loaded
No more articles to load