Peraturan Menteri Keuangan – 133/PMK.07/2012

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

133/PMK.07/2012

TAGGAL PENERBITAN

9 August 2012

OBJEK

alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2009, tahun anggaran 2010, dan tahun anggaran 2011 serta alokasi kurang bayar dana bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2010
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 dan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5303);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan PertanggungjawabanAnggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2009, TAHUN ANGGARAN 2010, DAN TAHUN ANGGARAN 2011 SERTA ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

(1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) dan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (DBH BPHTB) merupakan penerimaan pajak yang belum dibagihasilkankepada daerah.
(2) Alokasi Kurang Bayar DBH PBB dan DBH BPHTB disebabkan oleh:

  1. salah salur oleh Bank Operasional III;
  2. selisih kurang antara alokasi definitif DBH dengan DBH berdasarkan realisasi penerimaan; atau
  3. kurang pagu DBH.

Pasal 2

(1) Alokasi Kurang Bayar DBH PBB adalah sebesar Rp48.992.261.558,00 (empat puluh delapan miliarsembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapanrupiah), terdiri atas:

a. Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepadaseluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp39.514.075.955,00 (tigapuluh sembilan miliar lima ratus empat belas juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus limapuluh lima rupiah), terdiri atas:

1) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupatendan kota adalah sebesar Rp25.684.149.266,00 (dua puluh lima miliar enam ratusdelapan puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluhenam rupiah); dan
2) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan sebagai Insentif kepada seluruh kabupatendan kota adalah sebesar Rp13.829.926.689,00 (tiga belas miliar delapan ratus duapuluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluhsembilan rupiah).
b. Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Daerah adalah sebesar Rp7.340.089.676,00 (tujuhmiliar tiga ratus empat puluh juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enamrupiah), terdiri atas:

1) Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp7.338.671.537,00 (tujuh miliartiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluhtujuh rupiah); dan
2) Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp1.418.139,00 (satu juta empatratus delapan belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
c. Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah adalah sebesarRp2.138.095.927,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh lima ribusembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

1) Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 adalah sebesarRp953.722.294,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribudua ratus sembilan puluh empat rupiah);
2) Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebesarRp1.184.326.691,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluhenam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
(3) Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesarRp46.942,00 (empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
(2) Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepadaseluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf atercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf btercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp238.813.021.056,00 (duaratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta dua puluh satu ribu lima puluh enamrupiah), terdiri atas:

  1. Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruhkabupaten dan kota Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp238.808.738.576,00 (dua ratustiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu limaratus tujuh puluh enam rupiah).
  2. Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebesarRp4.282.480,00 (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluhrupiah).
(2) Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB Bagian Pemerintah Pusat kepada seluruh kabupaten dan kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf btercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH PBB dan Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember Tahun 2012.
(2) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH PBB dan Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 802

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 93/PJ/2016

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan…