Peraturan Menteri Keuangan – 13/PMK.07/2007

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

13/PMK.07/2007

TAGGAL PENERBITAN

14 February 2007

OBJEK

penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2005 yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka penetapan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan :

Surat Menteri Keuangan Nomor S-358/MK.06/2003 tanggal 26 September 2003 perihal Permohonan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2005 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

(1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang jumlah penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun Anggaran 2005 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai perhitungan realisasi penerimaannya.
(2)Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  1. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp 1.250.421.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
  2. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada daerah sebagai insentif Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp 1.257.175.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  3. Alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp 2.549.404.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah).

Pasal 2

(1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 berasal dari penggunaan Rekening Saldo Anggaran Lebih dan tercatat dalam pembiayaan perbankan dalam negeri pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
(2)Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
  1. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Triwulan IV Tahun Anggaran 2005 untuk Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 1.250.421.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
  2. PBB bagian Pemerintah Pusat Tahap III Tahun Anggaran 2005 yang dibagikan untuk Kabupaten Kebumen sebagai Insentif sebesar Rp 1.257.175.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  3. PBB dan BPI-ITB Bagian Pemerintah Pusat Tahap I Tahun Anggaran 2005 untuk Kota Ambon sebesar Rp. 746.373.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari:
    1. PBB sebesar Rp. 380.235.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
    2. BPHTB sebesar Rp. 366.138.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
  4. PBB dan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat Tahap II Tahun Anggaran 2005 untuk Kota Tarakan sebesar Rp. 1.126.607.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
    1. PBB sebesar Rp. 366.137.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
    2. BPHTB sebesar Rp. 760.470.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  5. BPHTB Bagian Pemerintah Pusat Tahap III Tahun Anggaran 2005 untuk Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 676.424.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 3

(1)

Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada triwulan I Tahun Anggaran 2007.

(2)

Tata cara penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dilakukan berdasarkan ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2007
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Pengumuman – PENG 14/PJ.09/2012

Sehubungan dengan adanya penawaran penjualan buku himpunan tindak lanjut peraturan perpajakan (PPN-PPh) edisi tahun 2012 yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, maka dengan ini kami informasikan…

Keputusan Menteri Keuangan – 454/KMK.04/2002

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan importir bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang sejak tanggal Pemberitahuan Pabean…

Keputusan Menteri Keuangan – 172/KMK.06/2002

Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan guna mempercepat pemulihan perekonomian nasional, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan…
All articles loaded
No more articles to load