Peraturan Menteri Keuangan – 145/PMK.03/2012

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

145/PMK.03/2012

TAGGAL PENERBITAN

10 August 2012

OBJEK

tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak telah diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajaksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010;
  2. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan surat tagihan pajak telah diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajaksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2010;
  3. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadapketentuan mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana tersebut dalam huruf adan tata cara penerbitan surat tagihan pajak sebagaimana tersebut dalam huruf b;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, sertauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 17Aayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sertaPasal 23 dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4893);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan PemenuhanKewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-UndangKUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
  2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yangselanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
  3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlahpokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksiadministrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
  4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukantambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  5. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak samabesarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  6. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnyatidak terutang.
  7. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif ataupenghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan datadan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangkamenerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ataumengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau buktiyang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
  9. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkansurat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, BagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.
  10. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaantentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB II
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 2

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, BagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan :

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
(2) Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walaupun jangka waktu5 (lima) tahun telah lewat, dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindakpidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara.
(3) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak2007 dan sebelumnya, berlaku ketentuan :

  1. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 10 (sepuluh) tahun atau palinglama pada akhir Tahun Pajak 2013;
  2. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 10 (sepuluh) tahun.
(4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurangdibayar berdasarkan :

a. hasil Verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)Undang-Undang KUP berupa :

1) hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak;
2) bukti pemotongan Pajak Penghasilan;
3) data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SuratPemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidakmenyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
(4) data konkret dalam Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapterhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidangperpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara, yang dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak yangterutang yang tidak atau kurang dibayar; atau
(5) bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitungkewajiban perpajakan Wajib Pajak.
b. hasil Pemeriksaan terhadap :

1) Surat Pemberitahuan;
2) kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SuratPemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)Undang-Undang KUP, dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidakmenyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalamSurat Teguran; atau
(3) Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajakyang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidanalainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan terhadapPutusan Pengadilan tersebut tidak dilakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud padahuruf a angka 4).
c. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP.
(5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan berdasarkan :

a. hasil Verifikasi terhadap :

1) keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP;
2) data baru berupa hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak yang mengakibatkanpenambahan jumlah pajak yang terutang; atau
3) data baru berupa Faktur Pajak dalam Putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindakpidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkankerugian pada pendapatan negara, yang dapat dipergunakan untuk menghitungbesarnya pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
b. hasil Pemeriksaan atau hasil Pemeriksaan Ulang terhadap :

1) data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasukdata yang semula belum terungkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)Undang-Undang KUP; atau
2) data baru dalam Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapterhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidangperpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara dan terhadap data baru dalam Putusan Pengadilan tersebut tidakdilakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3).
(6) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17Aayat (1) Undang-Undang KUP berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabilajumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, ataupajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
(7) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam hal berdasarkan :

a. hasil Verifikasi terhadap kebenaran atas permohonan pengembalian kelebihan pajak yangseharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUPterdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
b. hasil Pemeriksaan terhadap :

1) Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebihbesar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1) Undang-Undang KUP; atau
2) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 17B Undang-Undang KUP terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yangdibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
(8) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih dapat diterbitkanapabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, apabila ternyata pajak yanglebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, BagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak.
(2) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak,Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang,atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 4

(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan berdasarkan notapenghitungan.
(2) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil Verifikasi,laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan Ulang atau laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 5

(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dikirimkan kepada Wajib Pajak.
(2) Pengiriman surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :

  1. secara langsung;
  2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

BAB III
TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 6

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam hal :

  1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  2. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salahtulis dan/atau salah hitung;
  3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
  4. pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  5. pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak; atau
  6. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak ataumembuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

Pasal 7

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan setelahnya dalam hal :

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atausalah hitung;
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak membuat Faktur Pajak ataumembuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu;
e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mengisi Faktur Pajak secaralengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, selain :

1) identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang PPN;atau
2) identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)huruf b dan huruf g Undang-Undang PPN, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PengusahaKena Pajak pedagang eceran;
f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak; atau
g. Pengusaha Kena Pajak yang mengalami gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian PajakMasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang PPN.

Pasal 8

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

Pasal 9

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b atau Pasal 7 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 10

Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c atau Pasal 7 huruf c termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP dan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.

Pasal 11

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, huruf e, atau huruf f atau Pasal 7 huruf d, huruf e, atau huruf f, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 12

Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, yang dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untukMasa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkanNomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh datadan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh WajibPajak.
(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untukMasa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NomorPokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, apabila setelah penghapusanNomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/atauinformasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
(3) Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atauayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnyaMasa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karenamelakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkankerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap.
(4) Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkandengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.
(5) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajakuntuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 14

Dalam hal Wajib Pajak memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan dengan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat kecuali Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang KUP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak, serta bentuk dan isi Surat Tagihan Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB V
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat TagihanPajak;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat KetetapanPajak;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak; dan
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 902

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 191/KMK.01/2000

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan khususnya bagi setiap Lembaga-lembaga Negara dan Pemerintahan untuk mengamankan…