Peraturan Menteri Keuangan – 163/PMK.03/2012

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

163/PMK.03/2012

TAGGAL PENERBITAN

22 October 2012

OBJEK

batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembayaran Pajak PertambahanNilai atas kegiatan membangun sendiri, perlu mengatur kembali batasan dan tata cara pengenaan PajakPertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilaiatas Kegiatan Membangun Sendiri;
  2. bahwa untuk lebih menjamin rasa keadilan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkanketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Menteri Keuangan diberikan kewenangan untukmengatur nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 16C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lainyang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
  2. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaranyang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepadaWajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenaldiri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 2

(1) Atas kegiatan membangun sendiri terutang Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang bagi orang pribadi atau badanyang melakukan kegiatan membangun sendiri.
(3) Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan membangunbangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badanyang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
(4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanamatau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:

  1. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ataubaja;
  2. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
  3. luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi).

Pasal 3

(1) Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan caramengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.
(2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) darijumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasukharga perolehan tanah.

Pasal 4

(1) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saatdibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.
(2) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuankegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
(3) Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunantersebut didirikan.

Pasal 5

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 20% (dua puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.

Pasal 6

(1) Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak atau kurangmenyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke kas negara,Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasilpemeriksaan atau verifikasi.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, orang pribadi atau badan yang melakukankegiatan membangun sendiri :

  1. tidak memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkanuntuk membangun bangunan; atau
  2. memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkanuntuk membangun bangunan, namun tidak benar atau tidak lengkap,

jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

(1) Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 bulanberikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
(2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmenggunakan Surat Setoran Pajak yang harus diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempatorang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, kolom NPWP yangtercantum pada Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan NPWP orangpribadi atau badan tersebut.
(4) Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama yangberbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatanmembangun sendiri terdaftar, Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi denganketentuan sebagai berikut :

a. kolom NPWP diisi dengan :

  1. angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama;
  2. angka kode Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempatbangunan tersebut didirikan pada 3 (tiga) digit berikutnya; dan
  3. angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digit terakhir.
b. pada kotak “Wajib Pajak/Penyetor” diisi nama dan NPWP orang pribadi atau badan yangmelakukan kegiatan membangun sendiri.
(5) Dalam hal orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri belum memiliki NPWP, SuratSetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. kolom NPWP diisi dengan :

  1. angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama;
  2. angka kode Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempatbangunan tersebut didirikan pada 3 (tiga) digit berikutnya; dan
  3. angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digit terakhir.
b. pada kotak “Wajib Pajak/Penyetor” diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yangmelakukan kegiatan membangun sendiri.

Pasal 8

(1) Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoranPajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ke Kantor PelayananPajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan mempergunakanlembar ketiga Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling lama akhirbulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
(2) Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak dan tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KantorPelayanan Pajak Pratama tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar, orang pribadi atau badanyang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan kegiatan membangun sendiri dalamSurat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan melampirkan lembar ketiga Surat SetoranPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(3) Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak dan tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KantorPelayanan Pajak Pratama yang berbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi ataubadan tersebut terdaftar, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri selainwajib melaporkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib melaporkan kegiatan membangun sendiri dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak PertambahanNilai dengan melampirkan fotokopi lembar ketiga Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2).
(4) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdaftar di KantorPelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Wajib Pajak Besar, atau Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Jakarta Khusus, Pengusaha Kena Pajak tersebut selain wajib melaporkan penyetoran PajakPertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatanmembangun sendiri dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan melampirkanfotokopi lembar ketiga Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

(1) Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak melakukankewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)dan/atau kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Kantor PelayananPajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan atau Kepala Kantor PelayananPajak tempat Wajib Pajak terdaftar dapat mengeluarkan surat teguran sesuai contoh formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.
(2) Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah melakukanpenyetoran atau pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri namunberdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak diyakini terdapat indikasipenyetoran atau pelaporan yang tidak wajar, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan surat himbauan sesuai contoh format sebagaimanatercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) atau surat himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang pribadi ataubadan belum menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangunsendiri, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunandidirikan dapat melakukan verifikasi atau pemeriksaan untuk menetapkan besarnya Pajak PertambahanNilai terutang atas kegiatan membangun sendiri tersebut.
(4) Berdasarkan hasil verifikasi atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala KantorPelayanan Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas kegiatan membangun sendiri.
(5) Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri belum memilikiNPWP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama secara jabatan menerbitkan NPWP sesuai ketentuanperundang-undangan di bidang perpajakan.
(6) Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah memiliki NPWPnamun berbeda dengan tempat bangunan didirikan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama secarajabatan menerbitkan NPWP sebagai cabang sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10

Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.

Pasal 11

Tata cara penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

  1. kegiatan membangun sendiri yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini sesuai jangkawaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan belum selesai pembangunannya pada saatPeraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, termasuk kegiatan membangun sendiri yang dilakukansecara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dikenakan Pajak Pertambahan Nilaiberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata CaraPengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PajakPertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1036

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 41 TAHUN 2005

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor, perlu…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.43/1999

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 358/KMK.04/1999 tanggal 2 Juli 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 44/KMK.04/1998 tentang Pajak Penghasilan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini