Peraturan Menteri Keuangan – 18/KMK.03/2009

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

18/KMK.03/2009

TAGGAL PENERBITAN

2 February 2009

OBJEK

penetapan pencegahan penanggung pajak bepergian ke luar negeri
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa Penanggung Pajak atas nama Christian Hendrik dan Yulia Susanto masih mempunyai utangpajak dan tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi utang pajaknya;
  2. bahwa berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, perludilakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksudpada huruf a;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkanKeputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke LuarNegeri;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan danPenangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3561);
  4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI.

PERTAMA :

Menetapkan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri selama 6 (enanm) bulan bagi Penanggung Pajak yang namanya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth :

  1. Menteri Hukum dan HAM
  2. Direktur Jenderal Pajak;
  3. Direktur Jenderal Imigrasi;
  4. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
  5. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, DJP;
  6. Direktur Penindakan Keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi, Ditjen Imigrasi;
  7. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I;
  8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo;
  9. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Februari 2009
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.9/1997

Sebagaimana dimaklumi program Sistem Informasi Perpajakan untuk Kantor Pelayanan Pajak (SIP KPP) telah dijalankan pada berbagai Kantor Pelayanan Pajak, dan perangkat komunikasi data telah terpasang…

Peraturan Daerah – 132 TAHUN 2011

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2010, telah diatur mengenai PenghitunganDasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 103/PJ./2002

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 Tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau,…