Menimbang :
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4740);
- Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.
Pasal 1
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah :
- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaranusaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
- Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlahtertentu;atau
- Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilaidengan Jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
Pasal 2
Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan :
- jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan palingbanyak sama dengan batasan peredaran usaha Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkanmenghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
- jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kurang dariRp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
- jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak 0,5%(setengah persen) dari jumlah peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Pasal 3
Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak badan dengan :
- jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan palingbanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kurang dariRp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pasal 4
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan :
- jumlah penyerahan menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk suatu MasaPajak paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai paling banyakRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 5
Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan penelitian atas :
- kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
- kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
- kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak; dan
- kebenaran alamat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau dalam surat pemberitahuanperubahan alamat.
Pasal 6
| (1) | Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan SuratKeputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonanditerima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonanditerima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. |
| (2) | Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak diterbitkan apabila hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran Surat Pemberitahuantidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalamSurat Pemberitahuan atau dengan surat pemberitahuan perubahan alamat. |
| (3) | Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis. |
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 8
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI