Peraturan Menteri Keuangan – 204/PMK.05/2011

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

204/PMK.05/2011

TAGGAL PENERBITAN

12 December 2011

OBJEK

perubahan atas peraturan nomor 60/pmk.05/2011 tentang pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dalam sistem modul penerimaan negara
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan Negara sebagai upayamengintegrasikan data penerimaan negara dalam sebuah sistem yang handal, Menteri Keuangan telahmenetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji CobaPenerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem ModulPenerimaan Negara;
  2. bahwa guna memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaranpajak secara elektronik (billing system), perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaanuji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dalam sistem modulpenerimaan negara;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik(Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan SistemPembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.05/2011 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dilaksanakansejak penunjukan Bank /Pos Persepsi sebagai peserta uji coba Sistem pembayaran pajaksecara elektronik (billing system) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur JenderalPerbendaharaan.
(2)Penunjukan Bank/Pos Persepsi sebagai peserta uji coba penerapan Sistem pembayaran pajaksecara elektronik (billing system) dalam sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hasil pengujian (User AcceptanceTest) atas sistem Bank/Pos Persepsi.
(3)Tahapan pelaksanaan uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (billingsystem) dalam sistem Modul Penerimaan Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan DirekturJenderal Perbendaharaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak.
2.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 10A

(1)Penatausahaan penerimaan negara dalam uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secaraelektronik (billing system) dalam sistem Modul Penerimaan Negara dilaksanakan secaraterpusat.
(2)Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka 1 (satu) rekening penerimaan pada kantor pusatBank /Pos Persepsi atau kantor cabang yang ditunjuk untuk menampung penerimaan negarayang dilakukan dengan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dariseluruh kantor cabang lingkup Bank/Pos Persepsi yang bersangkutan.
(3)Kantor pusat Bank/Pos Persepsi atau cabang Bank/Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menatausahakan dan melaporkan pelaksanaan penerimaan negara kepada Direktorat PengelolaanKas Negara.
(4)Laporan pelaksanaan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dataelektronik paling sedikit terdiri atas:

  1. Daftar Nominatif Penerimaan;
  2. Nota Debet pelimpahan kas; dan
  3. Rekening Koran harian.
3.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba PenerapanSistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negaradiubah sehingga berbunyi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yangtidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 814

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 96/PJ/2015

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 02/PJ/2013

Menimbang bahwa ketentuan mengenai penggolongan kualitas piutang pajak dan cara penghitungan penyisihan piutang pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.6/1998

Sehubungan dengan terbitnya Surat edaran Dirjen Pajak Nomor. SE-13/PJ.6/1998 tanggal 15 Juni 1998 perihal Pengenaan PBB atas Areal PT. (Persero) Pelabuhan, perlu disampaikan hal-hal sebagai…