Peraturan Menteri Keuangan – 205/PMK.07/2012

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

205/PMK.07/2012

TAGGAL PENERBITAN

17 December 2012

OBJEK

alokasi sementara dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2013
PERATURAN

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor12 Tahun1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Tahun Anggaran 2013 didasarkan atas rencana penerimaan PBB untuk Tahun Anggaran 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dan memperhatikan realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya.

Pasal 2

(1)Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
(2)Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi, kepada kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

  1. 6,5%(enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; dan
  2. 3,5%(tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
(3)Penerimaan PBB bagian Pemerintah Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian:

  1. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  2. 64,8%(enam puluh empat koma delapan persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
  3. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
(4)Bagian daerah dari biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibagi dengan Direktorat Jenderal Pajak menurut sektor dengan imbangan sebagai berikut:

  1. Objek pajak sektor pedesaan,90% (sembilan puluh persen) bagian Daerah dan10%(sepuluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Objek pajak sektor perkotaan,80% (delapan puluh persen) bagian Daerah dan 20% (dua puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Objek pajak sektor perkebunan,40% (empat puluh persen) bagian Daerah dan 60% (enam puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Objek pajak sektor perhutanan, 35% (tiga puluh lima persen) bagian Daerah dan65% (enam puluh lima persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak; dan
  5. Objek pajak sektor pertambangan,30% (tiga puluh persen) bagian Daerah dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 3

(1)Alokasi sementara DBH PBB untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp22.456.762.252.488,00 (dua puluh dua triliun empat ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

  1. BagianPemerintahPusatyang dibagikan kepadaseluruhKabupaten/Kotasebesar Rp1.607.576.209.481,00(satu triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
  2. Bagian daerah provinsi dan bagian daerahkabupaten/kota sebesar Rp 20.032.872.768.943,00(dua puluh triliun tiga puluh dua miliar delapan ratustujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapanribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
  3. Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota sebesarRp 816.313.274.064,00 (delapan ratus enam belas miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh empat rupiah).
(2)Rincian alokasi sementara DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rincian alokasisementara DBH PBB bagian daerah provinsidan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Rincian alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian provinsidan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Alokasi sementara DBH PBB bagian daerah provinsi dan kabupaten/kota dan alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirinci menurut sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pertambangan non minyak bumi dan gas bumi lainnya.
(6)Besaran rencana penerimaan PBB Migas Tahun Anggaran 2013 didasarkan atas prognosa penerimaan PBB Migas Tahun Anggaran 2012.
(7)Alokasi sementara DBH PBB Bagian daerah provinsi dan bagian daerah kabupaten/kota dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota untuk sektor pertambangan Migas dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

  1. Besaran rencana penerimaan PBB minyak bumi dangas bumi onshore didasarkan atas rencana penerimaanPBB minyak bumi dan gas bumi onshoreTahun Anggaran 2013;
  2. Besaran rencana penerimaan PBB minyak bumi dangas bumi offshore dan tubuh bumi didasarkan atasselisih antara prognosa penerimaan PBB MigasTahun Anggaran 2012 dengan rencana penerimaanPBB minyak bumi dan gas bumi onshore TahunAnggaran 2013;
  3. Besaran rencana penerimaan PBB minyak bumi dangas bumi offshore dan tubuh bumi sebagaimana dimaksud pada huruf b,10% dihitung dengan menggunakan formula dan90% diproporsionalkan dengan rencana penerimaan PBB minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Penyaluran DBH PBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1263

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 13/PJ/2012

Menimbang: bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atas penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE- 20/PJ/2014

Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.1012/1999

Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Ukraina pada tanggal 18 September 1998 di Ukraina, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :…