Peraturan Menteri Keuangan – 207/PMK.010/2015

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

207/PMK.010/2015

TAGGAL PENERBITAN

20 November 2015

OBJEK

perubahan kedua atas peraturan nomor 105/pmk.03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk lebih memberikan keadilan bagi Wajib Pajak, perlu menyempurnakan ketentuan mengenaipiutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutosebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yangNyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hµruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010, diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (1a) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapatdibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan:

a.telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
b.Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagihkepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
c.Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut:

  1. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atauinstansi pemerintah yang menangani piutang negara;
  2. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utangantara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagihtersebut;
  3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau
  4. adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlahutang tertentu.
(1a)Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b berbentuk hard copy dan soft copy.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk piutang yangnyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya.
(3)Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil sebagaimana dimaksud padaayat (2) adalah piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah), yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikanoleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:

  1. Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomiproduktif yang diberikan kepada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yangtelah menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-OPPKS;
  2. Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepadakoperasi primer baik sebagai pelaksana (executing) maupun penyalur (channeling) ataukepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit,untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usahataninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura;
  3. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yang diberikan olehbank kepada masyarakat untuk pemilikan rumah sangat sederhana (RSS);
  4. Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil;
  5. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan modal usahakecil lainnya selain KUK; dan/atau
  6. Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalammengembangkan usaha kecil dan koperasi.
(4)Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil lainnya sebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah piutang debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak melebihiRp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diserahkan kepada DirektoratJenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus mencantumkanidentitas debitur berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, jumlah plafon utang yangdiberikan, dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
(2)Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengancara melampirkan:

  1. fotokopi bukti penyerahan perkara penagihannya kePengadilan Negeri atau instansipemerintah yang menangani piutang negara;
  2. fotokopi perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang usahayang telah dilegalisir oleh notaris;
  3. fotokopi bukti publikasi dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus; atau
  4. surat yang berisi pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan yangdisetujui oleh kreditur tentang penghapusan piutang untuk jumlah utang tertentu, yangdisetujui oleh kreditur.
(3)Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan bukti/dokumen sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian SuratPemberitahuan (SPT) Tahunan.
3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dikecualikan dari keharusan mencantumkan identitas debitur berupa Nomor Pokok Wajib Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapatditagih yang berasal dari plafon utang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),baik yang berasal dari satu utang maupun gunggungan dari beberapa utang yang diterima darisatu kreditur.
(2)Ketentuan mengenai pengecualian keharusan mencantumkan identitas debitur berupa NomorPokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku untuk penghapusanpiutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dibebankan sejak Tahun Pajak 2015.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1747

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.5/1989

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 615/KMK.00/1989 tentang tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN atau PPn BM maka sesuai dengan jiwa dari Surat Edaran Nomor…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.6/2004

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, Direktorat PBB dan BPHTB telah mengembangkan aplikasi Call Center. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai…
All articles loaded
No more articles to load