Peraturan Menteri Keuangan – 20/PMK.010/2005

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

20/PMK.010/2005

TAGGAL PENERBITAN

3 March 2005

OBJEK

pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (production sharing contracts) minyak dan gas bumi
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  2. bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masa kontraknya habis;
  3. bahwa dalam kontrak production sharing dinyatakan bahwa beban Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor berkaitan dengan impor barang berdasarkan kontrak production sharing menjadi tanggungan Pemerintah;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

  1. Kontraktor Bagi Hasil (production sharing contractor) adalah Kontraktor yang menandatangani kontrak bagi hasil (production sharing contract) dengan PERTAMINA sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dialihkan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).
  2. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor.

Pasal 2

Atas impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diimpor oleh Kontraktor Bagi Hasil (production sharing contractor) Minyak dan Gas Bumi diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut.

Pasal 3

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sampai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut diajukan Kontraktor Bagi Hasil kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rencana Impor Barang (RIB) yang akan dimintakan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Salinan RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Kepala BPMIGAS.
(4) RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
  1. Nomor dan Tanggal RIB;
  2. Nama Perusahaan Kontraktor;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Alamat;
  5. Dasar Kontrak;
  6. Wilayah Kontrak;
  7. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tempat Pemasukan Barang;
  8. Pos Tarif;
  9. Uraian Barang;
  10. Jumlah/Satuan Barang;
  11. Perkiraan Harga/Nilai Impor;
  12. Pimpinan Perusahaan Kontraktor.

Pasal 5

(1)

RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus ditandatangani oleh pimpinan/manajer/para pejabat perusahaan Kontraktor yang diberikan kewenangan untuk menandatangani RIB.

(2)

Untuk keperluan pengawasan keabsahan RIB, Kontraktor wajib menyampaikan spesimen tandatangan pimpinan/manajer/para pejabat perusahaan Kontraktor yang diberikan kewenangan untuk menandatangani RIB kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(3)

RIB hanya dapat diubah oleh pimpinan/manajer/para pejabat perusahaan Kontraktor yang diberikan kewenangan untuk menandatangani RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut.

Pasal 6

(1)

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan berpedoman kepada hasil pemeriksaan RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2)

Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

Kontraktor wajib melaporkan realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Kepala BPMIGAS paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berakhir.

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan mengenai tata cara impor barang dalam rangka kontrak bagi hasil sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal3 Maret 2005
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JUSUF ANWAR

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 56/PJ.53/2002

Dalam rangka meningkatkan kegiatan intensifikasi terhadap pemungutan Pajak Pertambangan Nilai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak…

Undang-Undang – 18 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara…

Peraturan Menteri Keuangan – 70/PMK.04/2009

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1), pengusaha pabrik dapat melaksanakan pelunasan cukai dengan cara pembayaran secara berkala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam…
All articles loaded
No more articles to load