Peraturan Menteri Keuangan – 27/PMK.011/2011

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

27/PMK.011/2011

TAGGAL PENERBITAN

24 February 2011

OBJEK

perubahan kelima atas keputusan nomor 144/kmk.05/1997 tentang pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan
PERATURAN

Menimbang:

  1. bahwa atas impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan, diberikan pembebasan bea masuk dan cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2009;
  2. bahwa dalam rangka mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

  1. Nomor 22/PMK.04/2006;
  2. Nomor 67/PMK.04/2006;
  3. Nomor 64/PMK.04/2007;
  4. Nomor 177/PMK.04/2009,

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diajukan oleh:

  1. badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; atau
  2. badan atau lembaga selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2)Untuk mendapatkan penetapan sebagai badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. merupakan badan atau lembaga non profit dan pendirian badan atau lembaga tersebut dibuktikan dengan akta notaris;
  2. mendapatkan rekomendasi dari kementerian terkait yang menyatakan bahwa badan atau lembaga tersebut bergerak di bidang ibadah umum amal, sosial dan/atau kebudayaan; dan
  3. paling sedikit telah mendapatkan 3 (tiga) kali persetujuan pembebasan bea masuk atas importasi barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan serta harus menyampaikan laporan atas peruntukan barang yang diberikan pembebasan bea masuk tersebut kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
(3)Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan melampirkan:

  1. rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk beserta nilai pabeannya;
  2. surat keterangan dari pemberi hadiah di luar negeri (gift certificate) yang dalam pengadaannya tidak menggunakan devisa Indonesia dan terdapat pernyataan bahwa barang tersebut adalah kiriman hadiah; dan
  3. rekomendasi dari kementerian teknis terkait.
(4)Atas permohonan yang diajukan oleh badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk.
(5)Atas permohonan yang diajukan oleh badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk, setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.

Pasal II

  1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, permohonan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
  2. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 94

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 54/PJ/2009

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan dan pemindahan tempat pendaftaran dan tempat pelaporan usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor…

Peraturan Menteri Keuangan – 152/PMK.04/2010

Menimbang : bahwa kendaraan bermotor merupakan barang bergerak, sehingga untuk kepentingan pengawasan dan pengamanan hak negara, terhadap kepemilikan kendaraan bermotor tersebut perlu diregistrasi oleh beberapa…
All articles loaded
No more articles to load