Peraturan Menteri Keuangan – 29/PMK.01/2012

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

29/PMK.01/2012

TAGGAL PENERBITAN

13 February 2012

OBJEK

perubahan atas peraturan nomor 62/pmk.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaanperpajakan khususnya dari sektor pertambangan, minyak, gas bumi, dan perusahaan negara sertameningkatkan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlumenyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikaldi Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor22 Tahun 2007;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kementerian Negara sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telahbeberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
  5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKeuangan;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Pajak;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/306/M.PAN-RB/01/2012 tanggal 27 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 80

(1)Pembagian sektor Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Wajib Pajak Besar ditetapkansebagai berikut:

  1. KPP Wajib Pajak Besar Satu mengadministrasikan Wajib Pajak Besar dari sektorpertambangan dan jasa penunjang pertambangan;
  2. KPP Wajib Pajak Besar Dua mengadministrasikan Wajib Pajak Besar dari sektorindustri, perdagangan, dan jasa;
  3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga mengadministrasikan Wajib Pajak dari Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara sektor industri dan perdagangan;
  4. KPP Wajib Pajak Besar Empat mengadministrasikan Wajib Pajak dari PerusahaanNegara/Badan Usaha Milik Negara sektor jasa dan Wajib Pajak Orang Pribadi;
(2)Pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukanperubahan dalam hal terdapat perubahan beban kerja yang signifikan.
(3)Perubahan atas pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(4)Penentuan kriteria dan/atau pemilihan Wajib Pajak yang diadministrasikan oleh KPP WajibPajak Besar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(5)Pembagian sektor, penentuan kriteria, dan/atau pemilihan Wajib Pajak yang diadministrasikanoleh KPP Madya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(6)Pembagian sektor Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteriyang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.”
2.Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
3.Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2012
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 198

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Presiden – 30 TAHUN 1986

Menimbang : bahwa usaha pertaksian termasuk bidang usaha yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi nasional; bahwa untuk mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam penyediaan angkutan umum, usaha pertaksian…

Peraturan Menteri Keuangan – 80/PMK.01/2015

Menimbang : bahwa terdapat putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan di dalamnya mencantumkan perintah untuk membayar sejumlah uang tetapi pembayarannya tidak dapat…