Peraturan Menteri Keuangan – 30/PMK.08/2008

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

30/PMK.08/2008

TAGGAL PENERBITAN

14 February 2008

OBJEK

perubahan atas peraturan nomor 108/pmk.08/2007 tentang sistem dealer utama
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan Sistem Dealer Utama, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama;

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.08/2007 TENTANG SISTEM DEALER UTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama diubah sebagai berikut :

  1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dihapus, ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), ayat (4) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

(1) Kewajiban Dealer Utama adalah sebagai berikut :

  1. Menyampaikan penawaran pembelian pada setiap Lelang Surat Utang Negara;
  2. Dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan melaksanakan perdagangan jual atau beli Surat Utang Negara minimum 2,00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara seri benchmark dalam mata uang rupiah;
  3. Melakukan kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (two-way prices) seri benchmark setiap Hari Kerja selama 1 (satu) tahun yang berupa kuotasi harga yang siap dieksekusi dan kuotasi harga indikatif, dengan ketentuan :
    1) kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (two-way prices) Seri benchmark yang siap dieksekusi dilaksanakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 15 Desember dengan jumlah total minimum Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per hari per seri.
    2) kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (two-Way prices) seri benchmark indikatif dilaksanakan dalam hal :

    a) kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 1) telah dipenuhi; atau
    b) kuotasi dilaksanakan dari tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember.
    3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1) dan 2) dilaksanakan dengan rentang harga maksimum :

    a) Surat Utang Negara yang berjangka waktu jatuh tempo sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar 35 (tiga puluh lima) basis point.
    b) Surat Utang Negara yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar 50 (lima puluh) basis point.
    c) Surat Utang Negara yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 10 (sepuluh) tahun sebesar 60 (enam puluh) basis point.
  4. dihapus
  5. Menyampaikan laporan bulanan secara tertulis paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengenai posisi kepemilikan dan kegiatan perdagangan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.
(2) Perhitungan Kewajiban perdagangan Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagaimana contoh perhitungan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3) Kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui infrastruktur perdagangan Sistem Dealer Utama yang merupakan electronic trading platform yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
(3a) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan infrastruktur perdagangan Sistem Dealer Utamasebagaimana dimaksud pada ayat (3),diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
(3b) Dalam hal infrastruktur perdagangan Sistem Dealer Utama tidak berfungsi, penyampaian kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
(4) Dihapus.
(5) Hak Dealer Utama adalah sebagai berikut :

  1. Memperoleh hak eksklusif untuk mengikuti lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan lelang pembelian kembali Obligasi Negara (buyback dan debt switch);
  2. Memperoleh hak eksklusif untuk mendapatkan fasilitas peminjaman Surat Utang Negara dari Menteri Keuangan;
  3. Memperoleh nilai tambah dalam seleksi menjadi Agen Penjual Obligasi Negara Ritel (ORI); dan
  4. Memperoleh informasi tertentu dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang terkait dengan kebijakan dan operasional pengelolaan utang.

  1. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melaksanakan evaluasi terhadap Dealer Utama yang mencakup :

  1. Kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  2. Aktivitas Dealer Utama dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana, yang paling sedikit memenangkan 2,00% (dua perseratus) dari total indikatif penerbitan Surat Utang Negara dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan.
(2) Dalam hal pada saat lelang, target indikatif penerbitan SUN lebih besar dari total yang dimenangkan, maka perhitungan aktivitas Dealer Utama dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana tersebut menggunakan total yang dimenangkan.
(3) Evaluasi pelaksanaan kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan selama periode 1 (satu) tahun, yaitu :

  1. tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret, dilakukan evaluasi pada bulan April;
  2. tanggal 1 April s.d. 30 Juni, dilakukan evaluasi pada bulan Juli;
  3. tanggal 1 Juli s.d. 30 September, dilakukan evaluasi pada bulan Oktober;
  4. tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember, dilakukan evaluasi pada bulan Januari.
(4) Evaluasi pelaksanaan kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sesuai contoh evaluasi dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini.
(5) Dalam hal penunjukan Dealer Utama dilakukan pada periode evaluasi, maka evaluasi penghitungan aktivitas Dealer Utama untuk pertama kali dalam pelaksanaan kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam :

  1. Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai contoh evaluasi dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
  2. Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai contoh evaluasi dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan ini.

  1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

(1) Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat memberikan surat peringatan kepada Dealer Utama, dalam hal :

  1. Dealer Utama tidak memenuhi :
    1) 3 (tiga) jenis kewajiban dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau secara kumulatif kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 19 ayat (1) huruf b; atau
    2) salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, atau huruf e, sebanyak 3 (tiga) kali; atau
    3) salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, atau jumlah minimum Surat Utang Negara yang dimenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, sebanyak 2 (dua) kali.
  2. Dealer Utama tidak dapat mengembalikan Surat Utang Negara seri benchmark yang dipinjam sampai dengan batas waktu peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6).
(1a) Dalam hal satu pelanggaran telah dihitung sebagai dasar pemberian surat peringatan, maka pelanggaran tersebut tidak diperhitungkan lagi sebagai dasar pemberian surat peringatan berikutnya.
(2) Dealer Utama yang telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tidak dapat mengikuti Lelang Surat Utang Negara dan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
(3) Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang berwenang mencabut penunjukan Dealer Utama dalam hal :

  1. Dealer Utama menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember; atau
  2. Dealer Utama yang meminjam tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); atau
  3. Dealer Utama dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  4. Dealer Utama dicabut izin usahanya oleh otoritas di bidang Pasar Modal atau otoritas di bidang Perbankan.
(3a) Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang berwenang mencabut sementara penunjukan Dealer Utama dalam hal Perusahaan Efek sebagai Dealer Utama dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek oleh otoritas di bidang Pasar Modal;
(3b) Pencabutan sementara penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diberlakuan sampai dengan pembekuan kegiatan usaha Dealer Utama dicabut oleh otoritas di bidang pasar modal.
(3c) Dalam masa pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), Dealer Utama dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 19 ayat (1) huruf b.
(4) Pencabutan penunjukan Dealer Utama dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterbitkan Surat Peringatan Ketiga.
(5) Pencabutan penunjukan Dealer Utama ditetapkan dengan surat Menteri Keuangan.
(6) Penandatanganan surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
(7) Pencabutan penunjukan Dealer Utama diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada otoritas di bidang perbankan dan pasar modal.
(8) Dealer Utama yang telah dicabut penunjukannya sebagai Dealer Utama karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan permohonan menjadi Dealer Utama setelah 12 (dua belas) bulan sejak pencabutan Dealer Utama.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.3/1989

Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 310/KMK.04/1989 tanggal 3 April 1989 tentang Penetapan rumah murah yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah seraya memperhatikan Surat…

Peraturan Menteri Keuangan – 210/PMK.010/2015

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.5/1990

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.24/1990 tanggal 14 April 1990 perihal pencegahan SSP Palsu, khususnya mengenai penyelesaian…