Peraturan Menteri Keuangan – 60/PMK.03/2014

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

60/PMK.03/2014

TAGGAL PENERBITAN

27 March 2014

OBJEK

tata cara pertukaran informasi (exchange of information)
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36Tahun 2008 diatur bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Pemerintahnegara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
  2. bahwa sesuai ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Persetujuan untuk PertukaranInformasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement/TIEA), danPerjanjian Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Convention onMutual Administrative Assistance in Tax Matters) diatur bahwa Pemerintah Indonesia dan pemerintahnegara atau yurisdiksi mitranya diharuskan melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yangberkaitan dengan masalah perpajakan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Information);

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4893);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan PemenuhanKewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKeuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
  2. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan PemerintahIndonesia dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Persetujuan untuk Pertukaran InformasiBerkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement), atau PerjanjianMultilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Convention on MutualAdministrative Assistance in Tax Matters).
  3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antaraPemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk mencegah terjadinyapengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
  4. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax InformationExchange Agreement) yang selanjutnya disebut TIEA adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesiadengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk memberikan bantuan administratifperpajakan melalui pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
  5. Perjanjian Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Convention onMutual Administrative Assistance in Tax Matters) yang selanjutnya disebut Perjanjian Multilateral adalahperjanjian multilateral atau konvensi antara Pemerintah Indonesia dengan beberapa pemerintah NegaraMitra atau Yurisdiksi Mitra untuk memberikan bantuan administratif satu sama lain dalam bidangperpajakan antara lain melalui pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalahperpajakan.
  6. Otoritas Pajak Negara Mitra atau Otoritas Pajak Yurisdiksi Mitra yang selanjutnya disebut sebagaiOtoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah otoritas perpajakan pada Negara Mitra atauotoritas perpajakan pada Yurisdiksi Mitra yang berwenang melaksanakan ketentuan dalam P3B, TIEA,atau Perjanjian Multilateral.
  7. Data dan/atau Informasi yang selanjutnya disebut Informasi adalah kumpulan angka, huruf, kata,dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangantertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orangpribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.
  8. Pertukaran Informasi atau Exchange of Information (EOI) yang selanjutnya disebut PertukaranInformasi adalah pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakansebagai pelaksanaan P3B, TIEA atau Perjanjian Multilateral, untuk mencegah penghindaran pajak (taxavoidance), pengelakan pajak (tax evasion), dan/atau penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidakberhak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pertukaran Informasi dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atauYurisdiksi Mitra.
(2)Pertukaran Informasi dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, yang bertindak sebagai pejabat yangberwenang atau competent authority di Indonesia.
(3)Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yangtercantum dalam:

  1. P3B;
  2. TIEA; atau
  3. Perjanjian Multilateral.
(4)Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhadap P3B, TIEA, atau Perjanjian Multilateral yang berlaku efektif sebelum, sejak, atau setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

  1. Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan;
  2. Pertukaran Informasi secara spontan;
  3. Pertukaran Informasi secara otomatis.
(2)Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat resiprokal dan dilakukandalam bentuk Pertukaran Informasi ke dalam negeri maupun Pertukaran Informasi ke luar negeri.
(3)Dalam rangka pelaksanaan Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DirekturJenderal Pajak berwenang melakukan tax examination abroad atau simultaneous tax examinations.

BAB III
PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra
atau Yurisdiksi Mitra

Pasal 4

(1)Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan Informasi menyampaikan usulankepada Direktur Peraturan Perpajakan II untuk melakukan permintaan Informasi kepada Otoritas PajakNegara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(2)Usulan permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapatdugaan Wajib Pajak melakukan transaksi untuk menghindari pengenaan pajak, melakukan pengelakanpajak atau semata-mata hanya untuk memanfaatkan fasilitas P3B, dan Wajib Pajak:

  1. sedang dilakukan analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan yangditerima oleh Direktorat Jenderal Pajak, verifikasi, pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan buktipermulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap kewajiban perpajakanyang terkait dengan transaksi internasional; atau
  2. sedang dalam proses pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, keberatan, banding,peninjauan kembali, dan/atau prosedur persetujuan bersama (Mutual Agreement Procedure)terhadap kewajiban perpajakan yang terkait dengan transaksi internasional.
(3)Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah unit di lingkunganDirektorat Jenderal Pajak mengupayakan untuk mencari Informasi di dalam negeri dan Informasidimaksud tidak ditemukan.
(4)Usulan permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas PajakNegara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, setelah Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian ataspemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(5)Usulan permintaan Informasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, dalam hal terdapat kondisi sebagaiberikut:

  1. Informasi yang diminta tersedia di dalam negeri;
  2. Informasi yang diminta bersifat spekulatif dan tidak memiliki hubungan yang jelas dengandasar permintaan Informasi (fishing expedition);
  3. Informasi yang diminta tidak didasari atas kecurigaan (allegation) yang memadai;
  4. Informasi yang diminta dapat mengakibatkan terungkapnya rahasia perdagangan, usaha,industri, perniagaan atau keahlian; dan/atau
  5. Informasi yang diminta berhubungan dengan rahasia negara, kebijakan publik, kedaulatan,keamanan negara atau kepentingan nasional.

Bagian Kedua
Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan dari
Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Pasal 5

(1)Direktur Peraturan Perpajakan II menerima permintaan Informasi dari Otoritas Pajak Negara Mitra atauYurisdiksi Mitra.
(2)Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian terhadap permintaan Informasi yang diterimadari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penelitian terhadap permintaan Informasi yang diterima dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau YurisdiksiMitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji pemenuhan ketentuan sebagaiberikut:

  1. ditandatanganinya permintaan Informasi oleh pejabat yang berwenang atau competentauthority di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
  2. terdapat dugaan bahwa atas transaksi yang dimintakan Pertukaran Informasi dilaksanakanuntuk menghindari pengenaan pajak, melakukan pengelakan pajak atau semata-mata hanyauntuk memanfaatkan fasilitas P3B di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan/atau di Indonesia;dan
  3. dipenuhinya ketentuan sebagaimana tercantum dalam P3B, TIEA, atau Perjanjian Multilateral.
(4)Dalam hal permintaan Informasi yang diterima dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitrabelum jelas, Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta penjelasan tambahan kepada OtoritasPajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang bersangkutan.
(5)Permintaan Informasi yang diterima dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tidak dapatdipenuhi dalam hal:

  1. perlu dilakukan tindakan administratif yang bertentangan dengan praktik administrasi atauketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. dalam kondisi serupa, Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tidak menyediakan informasi yangdiminta pada saat Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tersebut berkedudukan sebagai negarayang diminta Informasi; dan/atau
  3. Informasi yang diminta berhubungan dengan rahasia negara, kebijakan publik, kedaulatan,keamanan negara, atau kepentingan nasional.
(6)Dalam hal permintaan Informasi dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak diperlukan tindakan sebagaimana dimaksudpada ayat (5) huruf a, dan/atau tidak terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf bdan/atau huruf c, permintaan Informasi tersebut ditindaklanjuti sebagai berikut:

  1. untuk Informasi yang sudah tersedia, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikanInformasi tersebut kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
  2. untuk Informasi yang belum tersedia, Direktur Peraturan Perpajakan II meminta Informasidimaksud kepada unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
(7)Dalam hal unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah menyampaikan Informasi yangdiminta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikanInformasi dimaksud kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

BAB IV
PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Informasi Secara Spontan kepada
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Pasal 6

(1)Pertukaran Informasi secara spontan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dilakukan sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidangperpajakan yang dilakukan oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap kewajibanperpajakan Wajib Pajak yang terkait dengan transaksi internasional.
(2)Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa didahului permintaanInformasi dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(3)Hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanterhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang terkait dengan transaksi internasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa:

  1. terdapat indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
  2. terdapat pembayaran kepada Wajib Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang diduga tidakdilaporkan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
  3. terdapat pengurangan atau pembebasan pajak di Indonesia yang diterima oleh Wajib PajakNegara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dapat menambah kewajiban perpajakan di Negara Mitraatau Yurisdiksi Mitra; dan/atau
  4. terdapat transaksi antara Wajib Pajak Indonesia dengan Wajib Pajak Negara Mitra atauYurisdiksi Mitra melalui satu atau lebih negara lain, sedemikian rupa sehingga mengakibatkanberkurangnya nilai pajak yang terutang dari Wajib Pajak dimaksud di Indonesia dan/ataudi Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(4)Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pemeriksaan, pemeriksaan buktipermulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap kewajiban perpajakan WajibPajak, harus memberikan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur PeraturanPerpajakan II.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Direktur Peraturan Perpajakan II, Informasi yang diberikan olehunit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3), Direktur Peraturan Perpajakan II:

  1. tidak menyampaikan Informasi dimaksud kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan
  2. menyampaikan pemberitahuan kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yangmemberikan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Direktur Peraturan Perpajakan II, Informasi yang diberikan olehunit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan Informasi dimaksud kepada Otoritas Pajak NegaraMitra atau Yurisdiksi Mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua
Pertukaran Informasi Secara Spontan dari
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Pasal 7

(1)Direktur Peraturan Perpajakan II menerima Informasi dalam rangka Pertukaran Informasi secaraspontan dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(2)Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian mengenai kelengkapan dan validitas Informasiyang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Informasi lengkap danvalid, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan Informasi dimaksud kepada unit di lingkunganDirektorat Jenderal Pajak yang dapat memanfaatkan Informasi dimaksud.

BAB V
PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS

Bagian Kesatu
Pertukaran Informasi Secara Otomatis kepada
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pertukaran Informasi secara otomatis, unit di lingkungan Direktorat JenderalPajak yang mengelola dan mengadministrasikan informasi perpajakan secara sistematik dan periodik,memberikan informasi perpajakan tertentu kepada Direktur Peraturan Perpajakan II.
(2)Informasi perpajakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

  1. perubahan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dari satu negara ke negara lain;
  2. kepemilikan atau penghasilan dari harta;
  3. dividen;
  4. bunga;
  5. royalti;
  6. keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;
  7. gaji, upah, dan remunerasi;
  8. penghasilan direktur dan penghasilan lainnya yang sejenis;
  9. penghasilan yang diperoleh para seniman dan olahragawan, pensiun, dan penghasilan lainnyayang sejenis;
  10. penghasilan dari gaji, upah, dan remunerasi yang berkaitan dengan jabatan dalampemerintahan;
  11. hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak tidak langsung; dan
  12. komisi dan pembayaran lainnya yang sejenis.
(3)Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan informasi perpajakan tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua
Pertukaran Informasi Secara Otomatis dari
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Pasal 9

(1)Direktur Peraturan Perpajakan II menerima Informasi dalam rangka Pertukaran Informasi secaraotomatis dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(2)Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian mengenai kelengkapan dan validitas Informasiyang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Informasi lengkap danvalid, Direktur Peraturan Perpajakan II meneruskan Informasi dimaksud kepada unit di lingkunganDirektorat Jenderal Pajak yang dapat memanfaatkan Informasi dimaksud.

BAB VI
TAX EXAMINATION ABROAD

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tax Examination Abroad
di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Pasal 10

(1)Permintaan tax examination abroad di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dapat diajukan dalam halPertukaran Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 9 sedang atau telahdilaksanakan, namun berdasarkan penelitian Direktorat Jenderal Pajak:

  1. Informasi tersebut kurang memadai;
  2. diperlukan Infomasi tambahan; dan/atau
  3. diperlukan percepatan perolehan Informasi.
(2)Tax examination abroad di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk pendampingan atau bentuk lainyang disetujui oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Tax Examination Abroad yang Diajukan
Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Pasal 11

(1)Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dapat mengajukan permintaan tax examination abroadkepada Direktur Peraturan Perpajakan II, dengan dilampiri surat pernyataan mengenai kesediaanmelakukan tax examination abroad secara resiprokal.
(2)Permintaan tax examination abroad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam halPertukaran Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sedang atau telahdilaksanakan, namun berdasarkan pertimbangan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra:

  1. Informasi tersebut kurang memadai;
  2. diperlukan Infomasi tambahan; dan/atau
  3. diperlukan percepatan perolehan Informasi.
(3)Direktur Peraturan Perpajakan II bersama dengan unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terkaitmelakuan penelitian terhadap permintaan tax examination abroad sebagaimana dimaksud padaayat (1).
(4)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Peraturan Perpajakan IImenentukan permintaan tax examination abroad disetujui atau ditolak.
(5)Terhadap permintaan tax examination abroad yang disetujui, Direktur Peraturan Perpajakan IImenyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mengenaipersetujuan pelaksanaan tax examination abroad dimaksud.
(6)Terhadap permintaan tax examination abroad yang ditolak, Direktur Peraturan Perpajakan IImenyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan tersebut kepada Otoritas PajakNegara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dengan menyebutkan alasan penolakan.
(7)Pelaksanaan tax examination abroad yang disetujui dilakukan melalui pemeriksaan untuk tujuan lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 12

(1)Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka menindaklanjuti permintaan tax examination abroadsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dilakukan dengan melibatkan wakil dari Otoritas PajakNegara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(2)Keterlibatan wakil dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan status sebagai pendamping tim pemeriksa pajak.
(3)Dalam mendampingi tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui tim pemeriksapajak, wakil dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dapat:

  1. meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang terkait dengan Informasi yang dimintakan;
  2. mengunduh data yang dikelola secara elektronik yang terkait dengan Informasi yang dimintakan;
  3. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
  4. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyaihubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.
(4)Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VII
SIMULTANEOUS TAX EXAMINATIONS

Pasal 13

(1)Simultaneous tax examinations dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pajakdan/atau satu atau lebih Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(2)Simultaneous tax examinations sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjangterdapat kondisi sebagai berikut:

  1. terdapat hubungan mengenai masalah perpajakan antara Wajib Pajak yang bertempat tinggalatau berkedudukan di Indonesia dengan Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukandi Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
  2. terdapat kepentingan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan satu atau lebih OtoritasPajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra terkait dengan masalah perpajakan sebagaimanadimaksud pada huruf a;
  3. terdapat dugaan bahwa transaksi dilaksanakan untuk menghindari pengenaan pajak ataumelakukan pengelakan pajak; dan
  4. Direktorat Jenderal Pajak dan satu atau lebih Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitraberpendapat bahwa proses Pertukaran Informasi atas masalah perpajakan sebagaimanadimaksud pada huruf a yang dilaksanakan secara tertulis tidak cukup memadai, efektif, danefisien.
(3)Simultaneous tax examinations sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkankesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan satu atau lebih Otoritas Pajak NegaraMitra atau Yurisdiksi Mitra.
(4)Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), simultaneous taxexaminations dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan satu atau lebih Otoritas Pajak NegaraMitra atau Yurisdiksi Mitra melalui pemeriksaan di masing-masing negara atau yurisdiksinya secarabersamaan.
(5)Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dalam rangka simultaneous tax examinationssebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang perpajakan.

BAB VIII
PERMINTAAN INFORMASI KEPADA WAJIB PAJAK ATAU PIHAK LAIN

Pasal 14

(1)Dalam rangka Pertukaran Informasi dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Direktur Jenderal Pajakberdasarkan Undang-Undang dapat meminta Informasi kepada Wajib Pajak atau pihak lain mengenaihal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan yang dipertukarkan.
(2)Wajib Pajak atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaaninformasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
(3)Dalam hal Wajib Pajak atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajibanmerahasiakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan, melalui permintaan secara tertulis dari:

  1. Direktur Jenderal Pajak; atau
  2. Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dalam hal Informasi yang diminta terikatkerahasiaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperbankan.
(4)Dalam hal Wajib Pajak atau pihak lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)atau ayat (3), Wajib Pajak atau pihak lain dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang.

BAB IX
KERAHASIAAN INFORMASI

Pasal 15

(1)Setiap Informasi yang dipertukarkan wajib diperlakukan secara rahasia sesuai dengan ketentuanPasal 34 Undang-Undang.
(2)Ketentuan tentang kerahasiaan atas Informasi yang dipertukarkan sebagaimana dimaksud padaayat (1) juga diberlakukan bagi wakil Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang melakukantax examination abroad di Indonesia.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1)Tata cara Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 danPasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.
(2)Tata cara Pertukaran Informasi secara spontan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.
(3)Tata cara Pertukaran Informasi secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.
(4)Tata cara pelaksanaan tax examination abroad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, danPasal 12 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 404

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 92/PJ./1999

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…

Pengumuman – PENG 14/PJ.09/2011

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan masyarakat lainnya serta dalam memberikan waktu yang cukup bagi petugas pajak untuk melakukan persiapan memulai…
All articles loaded
No more articles to load