Peraturan Menteri Keuangan – 63/PMK.011/2012

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

63/PMK.011/2012

TAGGAL PENERBITAN

30 April 2012

OBJEK

perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas proyek pemerintah pada tahun 2010 dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami yang dibiayai dengan hibah luar negeri
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Provinsi NAD dan Kepulauan Nias) merupakan bencana nasional yang mendapat perhatian khusus dari pihak asing melalui pemberian hibah luar negeri untuk pelaksanaan proyek Pemerintah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang dikoordinasikan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstuksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (BRR);
  2. bahwa dalam rangka pemberian kebijakan fiskal termasuk pemberian fasilitas/perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk mendukung proyek Pemerintah, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;
  3. bahwa mengingat karakteristik khusus dari proyek Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka pemberian fasilitas/perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk proyek Pemerintah tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2009 dan masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2009;
  4. bahwa proyek pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 sampai dengan berakhirnya masa tugas BRR, masih perlu dilanjutkan pasca berakhirnya masa tugas BRR;
  5. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan untuk menjaga kesinambungan pemberian fasilitas/perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk proyek Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan kembali dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;
  6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Proyek Pemerintah pada Tahun 2010 dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Dengan Hibah Luar Negeri;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3770) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
  4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK PEMERINTAH PADA TAHUN 2010 DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
  2. PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  3. Barang Kena Pajak yang selanjutnya disebut BKP, adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
  4. Jasa Kena Pajak yang selanjutnya disebut JKP, adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
  5. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut PKP, adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
  6. Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier), termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih, yang ditunjuk oleh pemberi hibah luar negeri untuk melaksanakan proyek hibah (implementing partner) atau pihak yang mengikat kontrak dengan pemberi hibah luar negeri.

Pasal 2

(1)PPN yang terutang atas impor BKP, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP, dan/atau penyerahan JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan proyek Pemerintah, tidak dipungut.
(2)PPN yang terutang atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan proyek Pemerintah, tidak dipungut.
(3)Proyek Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah proyek rekonstruksi dan rehabilitasi jalan dan jembatan Banda Aceh sampai dengan Calang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibiayai dengan hibah luar negeri yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2010.

Pasal 3

(1)PPN yang terutang tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang sudah terlanjur dipungut harus disetorkan ke kas negara.
(2)PPN yang terlanjur dipungut dan telah disetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kembali oleh pihak yang terpungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 474

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 9/KMK.01/1995

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Nomor 431/SMIP-EXIM/X/1994 tanggal 17 Oktober 1994, PT. Sumber Mas Indah Plywood telah mengajukan permohonan pencabutan izin EPTE sebagaimana dimaksud dalam…

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 08/BC/2008

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.011/2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-02/BC/2008, dipandang perlu untuk memberikan penegasan sebagai…

Peraturan Pemerintah – 40 TAHUN 2015

Menimbang : bahwa air merupakan kebutuhan dasar, untuk menjamin ketersediaan air dan mendukung kebijakan Pemerintah mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum, perlu memberikan fasilitas perpajakan…
All articles loaded
No more articles to load