Hubungi sales Log in
Menu Icon
KAP: -
KJS: -
Periode: -
Untuk jenis pajak/periode lain, klik di sini
Resources / Regulation / Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan – 64/PMK.04/2006

OnlinePajak
By
Published on June 6, 2019

Menimbang :

  1. bahwa telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) dan International Relief and Development (IRD) pada tanggal 2 Agustus 2002;
  2. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) Sekretariat Negara Nomor : KL.05.00/UMPP/2461 tanggal 23 Juni 2006, IRD dapat ditetapkan sebagai Organisasi Internasional;
  3. bahwa berdasarkan usulan Kepala BATAN Nomor : 0317/KS.01/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 dan surat rekomendasi dari Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) Sekretariat Negara Nomor : KL.05.00/UMPP/1136 tanggal 22 Maret 2006, dinyatakan Japan Atomic Industrial Forum (JAIF) sudah tidak melakukan lagi kegiatan di Indonesia, sehingga diusulkan untuk dicabut dari Organisasi Internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
  3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia diubah sebagai berikut:

  1. Mengubah Lampiran I butir V dengan menghapus 1 (satu) nomor, yaitu nomor 40 sehingga butir V berbunyi sebagai berikut:

    V. KERJASAMA INTERNASIONAL LAINNYA

    1. SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)
    2. ACE (The Asean Centre for Energy)
    3. NORAD (The Norwegian Agency for International Development)
    4. FPP Int. (Foster Parents Plan International)
    5. PCI (Project Concern International)
    6. IDRC (The International Development Centre)
    7. Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA-Republik Indonesia
    8. The Population Council-Republik Indonesia
    9. NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)
    10. WVI (The World Vision International)
    11. MCC (The Menonite Central Committee of Akron Pensylvania USA)-Republik Indonesia
    12. OISCA INT. (The Organization of Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International)-Republik Indonesia
    13. IFDC (International Fertilizer Development Centre)-Republik Indonesia
    14. APCU (The Asean Head of Population Coordination Unit)
    15. SIL (Summer Institute of Linguistics Inc.)
    16. IPC (The International Pepper Community)
    17. APCC (Asian and Pacific Coconut Community)
    18. PROJECT HOPE (The People Health Foundation Inc.)
    19. CIP (The International Potato Centre)
    20. USC Canada (The Unitarian Service Committee of Canada)
    21. ICRC (The International Committee of Red Cross)
    22. TDN (Terre Des Hommes Netherlands)
    23. The Global Partners
    24. CIRAD (Le Centre De Cooperation Internationale en Recherche Agronomique Pour Le Development)
    25. CIMMYT (The Internationale Maize and Wheat Improvmente Center)
    26. HKI (Helen Keller International Inc.)
    27. TETO (Taipei Economic and Trade Office)
    28. FADO (Flemish Organization for Assistance on Development)
    29. Sasakawa Memorial Health Foundation
    30. KAS (Konrad Adenauer Stiftung)
    31. SACFU (The South Auatralian GRANIO-FACIAL Unit)
    32. Programme for Appropriate Technology in Health, USA-PATH
    33. SC-US (The Save The Children Federation)
    34. CIFOR (The Center of International Forestry Research)
    35. The Pathfinder Fund
    36. ICA (The Institute of Cultural Affair)
    37. AWB (Asian Wetland Bureau)
    38. Birdlife International
    39. Kyoto University, Jepang
    40. CCA (The Canadian Cooperative Association)
    41. ICRAF (The International Centre for Research and Agroforestry)
    42. SWISSCONTACT (Swisscontact-Swiss Foundation for Technical Cooperation)
    43. Winrock International
    44. Stichting Tropenbos
    45. Utrecht University, Netherlands
    46. The Moslem World League (Rabita Alam Islamiyah)
    47. John Snow Inc./Mother Care Project
    48. PACT (Private Agencies Collaborating Together).

  2. Mengubah Lampiran I butir VI dengan menambah 1 (satu) nomor, yaitu nomor 32 sehingga butir VI berbunyi sebagai berikut:

    VI. ORGANISASI SWASTA INTERNATIONAL:

    1. Asian Foundation
    2. The British Council
    3. CARE (Cooperation for America Relief Everywhere in Corporation)
    4. CCF (Christian Childrens Fund)
    5. CRS (Chatholic Relief Service)
    6. The Ford Foundation
    7. FES (Friedrich Ebert Stiftung)
    8. FNS (Friedrich Neumann Stiftung)
    9. IECS (International Executive Service Cooperation)
    10. IRRI (International Rice Research Institute)
    11. Leprosy Mission International
    12. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)
    13. Rockfeller Foundation
    14. WE (World Education Incooperated, USA)
    15. NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
    16. HSF (Hans Seidel Foundation)
    17. DAAD (Deutcher Achademischer Austaushdienst)
    18. IBF (The Inverso Baglivo Foundation)
    19. WCS (The Wildlife Conservation Society)
    20. BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
    21. Yayasan Al-Haramain Islamic Foundation
    22. IMC (International Medical Corps)
    23. The Sub Regional Office Of CIRDAP In Southeast Asia (SOCSEA)
    24. International Islamic Relief Organization (IIRO)
    25. The Nature Conservancy (TNC)
    26. Koninklije Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis (KNCV)
    27. Asia Pacific Telecommunity (APT)
    28. Christoffel Blindenmission of Germany (CBM)
    29. Mercy Corps
    30. Conservation International (CI)
    31. Consortium for Assistance and Recovery toward Development in Indonesia (CARDI)
    32. Save the Children Fund-United Kingdom (SC-UK)
    33. International Relief and Development (IRD).

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 9 Agustus 2006
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Reading: Peraturan Menteri Keuangan – 64/PMK.04/2006