Peraturan Pemerintah – 13 TAHUN 1989

TIPE

Peraturan Pemerintah

NOMOR PERATURAN

13 TAHUN 1989

TAGGAL PENERBITAN

22 August 1989

OBJEK

perubahan besarnya tarif bea meterai dan besarnya batas harga nominal yang dikenakan bea meterai atas cek dan bilyet giro
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa otomasi kliring merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan dan efisiensi di bidang perbankan yang sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan laju pembangunan nasional;
  2. bahwa untuk mendorong kelancaran otomasi kliring, maka pengenaan Bea Meterai atas cek dan bilyet giro perlu diseragamkan;
  3. bahwa untuk mewujudkan tujuan di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dipandang perlu menetapkan perubahan besarnya tarif Bea Meterai dan besarnya batas harga nominal atas cek dan bilyet giro yang dikenakan Bea Meterai dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO.

Pasal 1

Tarif Bea Meterai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NOMOR 33

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO

A. UMUM

Dalam rangka usaha menjaga dan meningkatkan laju pembangunan nasional, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang sifatnya menghilangkan hambatan di berbagai bidang kegiatan, termasuk di bidang perbankan.

Otomasi kliring yang pada dewasa ini sedang dikembangkan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa perbankan. Untuk menunjang pelaksanaan otomasi kliring dimaksud, perlu dilakukan penyeragaman besarnya tarif dan menjadikan batas pengenaan besarnya harga nominal atas cek dan bilyet giro. Bilyet giro adalah surat perintah yang telah dibakukan bentuknya dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening nasabah yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endosemen.

Adapun pengenaan Bea Meterai atas bilyet giro didasarkan pada kenyataan bahwa bilyet giro telah dipakai secara meluas oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.

Penyeragaman pengenaan Bea Meterai tersebut di atas selain dapat memperlancar otomasi kliring, juga akan mempunyai dampak positif terhadap efesiensi usaha perbankan karena bank cukup menyediakan 1 (satu) macam buku cek, dan 1 (satu) macam buku bilyet giro yaitu masing-masing dengan teraan meterai Rp.500,- (lima ratus rupiah).

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini ditetapkan pengenaan Bea Meterai dengan tarif tunggal atas cek dan bilyet giro sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).

Untuk meringankan nasabah bank setiap memperlancar pelaksanaan kliring, maka pengenaan tarif Bea Meterai sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) tersebut di atas diatur disertai dengan peniadaan pengenaan besarnya harga nominal yang dikenakan Bea Meterai dari cek dan bilyet giro. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan kliring, bank cukup menyediakan 1 (satu) macam bentuk cek dan 1 (satu) macam bentuk buku bilyet giro.

Pasal 2

Pelaksanaan teknis yang diatur oleh Menteri Keuangan antara lain adalah saat berlakunya pengenaan dan tatacara pelunasan Bea Meterai.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3396

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 03/BC/2006

Menimbang : Dalam rangka pelayanan pemesanan pita cukai sehubungan dengan kebijakan kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2006 tentang…

Peraturan Menteri Keuangan – 206.2/PMK.01/2014

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi…

Peraturan Menteri Keuangan – 61/PMK.01/2012

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan UntukMenjadi…
All articles loaded
No more articles to load