Peraturan Pemerintah – 22 TAHUN 2014

TIPE

Peraturan Pemerintah

NOMOR PERATURAN

22 TAHUN 2014

TAGGAL PENERBITAN

19 March 2014

OBJEK

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah
PERATURAN

Menimbang:

  1. bahwa untuk menjaga keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendahdengan konsumen yang berpenghasilan tinggi, perlu dilakukan perubahan ketentuan tentang tarif PajakPenjualan atas Barang Mewah untuk kendaraan bermotor tertentu sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah BerupaKendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang KenaPajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas BarangMewah.

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5069);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah BerupaKendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5420).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (8) Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5420) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

(1) Barang Kena Pajak berupa kendaraan bermotor dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewahberdasarkan kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
(2) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar10% (sepuluh persen), adalah:

  1. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (limabelas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi(diesel atau semi diesel), untuk semua kapasitas isi silinder; dan
  2. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasukpengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyalakompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2),dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.
(3) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar20% (dua puluh persen), adalah:

  1. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasukpengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyalakompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2),dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc; dan
  2. kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin), dalam bentuk kendaraanbak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasukpengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semidiesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 (dua)gardan penggerak (4×4), untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidaklebih dari 5 (lima) ton.
(4) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10(sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:

  1. kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api ataunyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan1.500 cc; dan
  2. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus apiatau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 2 (dua) gardanpenggerak (4×4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.
(5) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar40% (empat puluh persen) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10(sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:

a. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api,dengansistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari2.500 cc sampai dengan 3.000 cc;
b. kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa:

  1. sedan atau station wagon; dan
  2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak(4×4),

dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 3.000 cc; dan

c. kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel),berupa:

  1. sedan atau station wagon; dan
  2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak(4×4),

dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.

(6) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
(7) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar60% (enam puluh persen), adalah:

  1. kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampaidengan 500 cc; dan
  2. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dankendaraan semacam itu.
(8) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar125% (seratus dua puluh lima persen), adalah:

a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasukpengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa:

  1. sedan atau station wagon; dan
  2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak(4×2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4×4),

dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 cc;

b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasukpengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) berupa:

  1. sedan atau station wagon; dan
  2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak(4×2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4×4),

dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc;

c. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc;dan
d. trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 60

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWA

I. UMUM

Untuk memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendahdengan konsumen yang berpenghasilan tinggi, adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang KenaPajak yang tergolong mewah, serta untuk mengamankan penerimaan negara maka atas penyerahanoleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor,di samping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Selanjutnya, untuk mendorong kebijakan tersebut perlu dilakukan perubahan ketentuan tentang tarifPajak Penjualan atas Barang Mewah untuk kendaraan bermotor tertentu sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang TergolongMewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5519

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 217/KEP/2009

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk mendorong peran serta pekerja dalam menigkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.4/2001

Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ/2001 tentang Surat Keterangan Fiskal, berikut ini disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Dalam rangka memproses…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini