Peraturan Pemerintah – 30 TAHUN 2005

TIPE

Peraturan Pemerintah

NOMOR PERATURAN

30 TAHUN 2005

TAGGAL PENERBITAN

19 July 2005

OBJEK

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2003 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam
PERATURAN

Menimbang ;

Bahwa untuk lebih memberikan kepastuan hokum mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Pulau Batam dan dalam rangka mendorong ekspor di Daerah Industri Pulau Batam, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 63 Tahun 2003 tenang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang den Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam:

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3984);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3986);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) INDUSTRI PULAU BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) diubah sebagai berikut:

1.

Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Atas penyerahan Barang Kera Pajak dan/atau Impor Barang Kena Pajak selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di/ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang pengenaannya dilakukan secara bertahap.

2.

Pasal 4 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan ketentuan sebagai berikut:

  1. Untuk tahap pertama terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004, Pajak Pertambahan Nilao dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan atas:
    1. impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pejak berupa :
      1) kendaraan bermotor, berupa segala jenis kendaraan bermotor baik beroda 2 (dua) atau lebih;
      2) rokok dan hasil tembakau lainnya; dan
      3) minuman yang beralkohol.
    2. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri pulau Batam.
  2. Untuk tahap kedua, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang-barang etektronik, berupa segala jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun listrik.
  3. Untuk tahap selanjutnya, penetapan jenis Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah seIain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 (enam) bulan.
3.

Pasal 5 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2005

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
Selaku
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM,

ttd,

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 63

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

U M U M

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, dalarn rangka mendorong ekspor yanq merupakan prioritas nasional, pemerintah telah memberikan kemudahan di bidang perpajakan di daerah Industri Pulau Batam sesuai dengan ketentuan Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum bagi para investor dan dalam rangka rnenjaga ikilm investasi di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam tetap kondusif, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan PemerintahNomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.

Beberapa perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah pabean di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah pabean di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam terhitung tanggal 1 Januari 1995 (saat berlakunya Undang-UndangNomor 11 Tahun 1994 sampai dengan 31 Desember 2003. Pemberian fasilltas dimaksud merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga iklim investasi di Pulau Batam tetap kondusif.

  2. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para investor, atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau impor Barang Kena Pajak selain yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4514

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 14/BC/2005

Menunjuk surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor : S-57/MK.1/2005 hal Laporan Pelaksanaan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Departemen Keuangan jo. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur…