Peraturan Pemerintah – 47 TAHUN 2013

TIPE

Peraturan Pemerintah

NOMOR PERATURAN

47 TAHUN 2013

TAGGAL PENERBITAN

17 June 2013

OBJEK

pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk menampung perjanjian dengan Negara lain, konvensi internasional yang telah diratifikasi,serta kelaziman internasional lainnya, perlu untuk memberikan kemudahan perpajakan berupapembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakanketentuan Pasal 16B ayat (1) dan Penjelasannya huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing danBadan Internasional serta Pejabatnya;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik, dan/atau perwakilan konsuler yangdiakreditasikan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yangdiakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagaiperwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dan berkedudukan di Indonesia.
  2. Pejabat Perwakilan Negara Asing adalah kepala beserta staf Perwakilan Negara Asing, kecuali staf yangmerupakan warga negara Indonesia.
  3. Badan Internasional adalah suatu badan Perwakilan Organisasi Internasional di bawah PerserikatanBangsa Bangsa, badan-badan dibawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Asing lainnyayang melaksanakan kerjasama teknik yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
  4. Pejabat Badan Internasional adalah Kepala, Pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional yangtelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas atau jabatandi Indonesia, kecuali staf dan/atau tenaga ahli yang merupakan Warga Negara Indonesia.

Pasal 2

(1)Atas impor Barang Kena Pajak oleh:

  1. Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing; dan
  2. Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional,

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah.

(2)Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada:

  1. Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing; dan
  2. Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional,

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah.

Pasal 3

(1)Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan asas timbal balik.
(2)Penerapan asas timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
(3)Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Menteri Keuangan setelahmendapat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri.

Pasal 4

(1)Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah kepada Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2)huruf b hanya diberikan kepada Badan Internasional yang:

  1. tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan PeraturanPerundang-undangan Pajak Penghasilan; dan
  2. mendapatkan rekomendasi dari Menteri Sekretaris Negara.
(2)Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah kepada Pejabat Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b danayat (2) huruf b hanya diberikan kepada Pejabat Badan Internasional yang telah mendapatkanrekomendasi dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 5

Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah yang dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dipungut, Pajak PertambahanNilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut dapat dimintakembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yangdiminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Perwakilan Negara Asing, PejabatPerwakilan Negara Asing, Badan Internasional, serta Pejabat Badan Internasional kepada MenteriKeuangan dan harus disertai dengan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri SekretarisNegara.

Pasal 7

(1)Apabila Barang Kena Pajak yang atas perolehannya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau diperoleh,Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yangdibebaskan wajib dibayar kembali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak saat BarangKena Pajak dipindahtangankan.
(2)Apabila Jasa Kena Pajak yang atas perolehannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialihmanfaatkan kepada pihak lain, Pajak Pertambahan Nilaiyang dibebaskan wajib dibayar kembali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejakdialihmanfaatkan kepada pihak lain.
(3)Dalam hal pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan kepada sesama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, dan/atau pejabatnya,Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yangdibebaskan tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:

  1. penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Perwakilan Negara Asingdan Badan Internasional serta pejabatnya;
  2. pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Perwakilan Negara Asing danBadan Internasional serta pejabatnya; atau
  3. pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah yang seharusnya tidak diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya,

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 107

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL
SERTA PEJABATNYA

I.UMUM

Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pemberian fasilitas perpajakan, antara lain untuk menampungkemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensiinternasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina MengenaiHubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan(Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention onDiplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi WinaMengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal MemperolehKewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the ViennaConvention on Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211),diatur bahwa pejabat diplomatik dan pejabat perwakilan konsuler dibebaskan dari semua pungutan danpajak-pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Sementara itu, berdasarkan Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (1946),Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies (1947), dan Agreement onthe Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agencies (1959), yang telah disahkandengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1969, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badankhusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Badan Energi Atom Internasional dikecualikan daripengenaan pajak.

Selain itu, berdasarkan perjanjian, suatu badan internasional di Indonesia yang memberikan bantuanteknis kepada Indonesia dapat diberikan fasilitas perpajakan.

Guna mendukung kepentingan tersebut di atas, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengaturmengenai pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional sertapejabatnya di Indonesia.

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah kepada Perwakilan Negara Asing serta pejabatnya tersebut diberikan berdasarkan asas timbalbalik. Untuk Badan Internasional, pembebasan tersebut diberikan hanya kepada Badan Internasionalyang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan, mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk dantelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara.Sedangkan untuk Pejabat Badan Internasional, pembebasan tersebut diberikan hanya kepada PejabatBadan Internasional yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri atauKementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Untuk memberikan kepastian hukum, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan tersebut terlanjur dipungut, PajakPertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dimaksuddapat diminta kembali (restitusi).

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing serta pejabatnyadi Indonesia hanya diberikan berdasarkan asas timbal balik, yaitu apabila kepadaperwakilan Indonesia di negara asing tersebut diberikan pembebasan yang sama. Negara asing yang tidak memberikan pembebasan yang sama kepada perwakilandiplomatik atau perwakilan konsuler Indonesia di negara asing tersebut, maka kepadaperwakilannya di Indonesia tidak dapat diberikan pembebasan Pajak PertambahanNilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Ayat (2)

Dalam penerapan asas timbal balik, Kementerian Luar Negeri dapatmempertimbangkan berbagai hal berdasarkan perlakuan suatu negara terhadapperwakilan Republik Indonesia beserta pejabatnya di negara tersebut, misalnya:

  1. suatu negara memberikan pembebasan hanya kepada pejabat perwakilanRepublik Indonesia yang memiliki status diplomatik; atau
  2. suatu negara menerapkan persyaratan batas minimum pembelian barang ataujasa, diluar Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan suatu Negara (minimumpurchase requirement) untuk mendapatkan fasilitas perpajakan di negara tersebut,

maka Kementerian Luar Negeri dapat menerapkan perlakuan atau persyaratan yangsama terhadap perwakilan negara asing tersebut beserta pejabatnya di Indonesia.

Ayat (3)

Rekomendasi yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri didalamnya terdapat mengenaipersetujuan penerapan asas timbal balik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5425

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ./2004

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 24-25 Juni 2004 dengan tema “Dengan Peningkatan Profesionalisme dan Integritas Kita Amankan Rencana Penerimaan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.5/2001

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak tentang pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-11/PJ.5/2001 tanggal 9 Mei 2001…
All articles loaded
No more articles to load