Peraturan Pemerintah – 53 TAHUN 2012

TIPE

Peraturan Pemerintah

NOMOR PERATURAN

53 TAHUN 2012

TAGGAL PENERBITAN

23 April 2012

OBJEK

perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk memberikan manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih baik bagi tenagakerja dan keluarganya perlu dilakukan peningkatan manfaat dan kemudahan pelayanan;
  2. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang PenyelenggaraanProgram Jaminan Sosial Tenaga Kerja sampai saat ini belum pernah dilakukan perubahan terhadapdasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
  3. bahwa biaya pelayanan kesehatan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga batasatas upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai dasar perhitungan iuran JaminanPemeliharaan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf cmenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial TenagaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 84 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program JaminanSosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

Pasal I

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

  1. Nomor 79 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 184, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3792);
  2. Nomor 83 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
  3. Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4203);
  4. Nomor 64 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
  5. Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 160, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789);
  6. Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4961);
  7. Nomor 84 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenisusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai berikut:

Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan;
Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan;
Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan;
Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan;
Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan;
b. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
c. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerjayang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belumberkeluarga.
(2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatanditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
(3) Iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 3,70%ditanggung olehpengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
(4) Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d, paling tinggi 2 (dua) kali PTKP – K1 (Pendapatan Tidak KenaPajak – Tenaga Kerja Kawin dengan Anak 1 (satu)) perbulan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 22 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Jaminan Kematian dibayarkan kepada Janda atau Duda atau Anak meliputi:

  1. santunan kematian dibayarkan sekaligus sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas jutadua ratus ribu rupiah);
  2. biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  3. santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulanselama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesarRp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan Janda atau Dudaatau Anak tenaga kerja yang bersangkutan.
(2) Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka Jaminan Kematian dibayar kepada orangtua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung, atau mertua dari tenaga kerja yangbersangkutan secara berurutan.
(3) Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek ataunenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) makaJaminan Kematian dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
(3a) Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) makaJaminan Kematian dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalansesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal tenaga kerja tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha ataupihak lain guna pengurusan pemakaman.
(5) Dalam hal magang atau murid dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidanameninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidakberhak atas Jaminan Kematian.
3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus kepada Janda atau Duda atau anak dalamhal:

  1. Tenaga kerja yang menerima pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala meninggaldunia, maka menerima sebesar sisa Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan;
  2. Tenaga kerja meninggal dunia.
(2) Dalam hal tidak ada janda atau duda atau anak maka pembayaran Jaminan Hari Tuasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek,saudara kandung atau mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan secara berurutan.
(3) Pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)disampaikan kepada Badan Penyelenggara.
(4) Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek ataunenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) makaJaminan Hari Tua dibayar kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
(5) Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) makaJaminan Hari Tua dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuaiperaturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Lampiran II Romawi I huruf A angka 2 huruf b dan angka 3 huruf b dan huruf c diubah, danhuruf E ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 106

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

I. UMUM

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dankeluarganya, oleh karena itu perlu selalu diupayakan peningkatan jaminan dan manfaatnya bagipekerja/buruh beserta keluarganya.

Untuk memberikan manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih baik bagi tenaga kerja dankeluarganya dilakukan peningkatan manfaat Jaminan Kematian dan kemudahan pelayanan bagi tenagakerja dan keluarganya.

Sejak tahun 1993 sampai saat ini telah terjadi peningkatan biaya pengobatan dan perawatan yangsignifikan sehingga besarnya iuran tidak dapat mengimbangi perkembangan biaya pelayanan kesehatan.Kondisi ini akan berdampak kepada penurunan manfaat bahkan terhentinya program JaminanPemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dengan demikian tenaga kerja tidakmendapat perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentangJaminan Sosial Tenaga Kerja.

Penetapan batas atas iuran dengan nilai nominal tertentu mengalami inflasi sehingga tidak dapatmengimbangi peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Penetapan batas atas iuran yang ditetapkandalam Peraturan Pemerintah apabila akan diubah harus mengubah Peraturan Pemerintah tersebut yangdalam pembahasannya memerlukan waktu yang lama. Untuk itu penetapan batas iuran program JaminanPemeliharaan Kesehatan di dasarkan pada 2 (dua) kali PTKP-K1 (Pendapatan Tidak Kena Pajak – TenagaKerja Kawin dengan Anak 1 (satu)) perbulan.

Dalam perubahan kedelapan Peraturan Pemerintah ini mengatur juga perubahan system pembayaranpada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian khususnya pada system pembayaransantunan berkala. Tenaga kerja dan/atau keluarganya diberikan keleluasaan memilih melalui systempembayaran santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan atau pembayaran sekaligus dimuka. Perubahan ketentuan ini dimaksudkan agar tenaga kerja atau janda atau duda atau anak dapatmemanfaatkan santunan tersebut sesuai kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembedaan besar iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagitenaga kerja yang sudah berkeluarga dan yang belumberkeluarga dimaksudkan agar ada keseimbangan antarakewajiban pengusaha dan pelayanan yang diberikan kepadatenaga kerja itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian Jaminan Kematian secara berurutanpada ayat ini apabila janda atau duda atau anak tenaga kerja tidak adamaka Jaminan Kematian diberikan dengan urutan penerima yangdimulai dari orang tua, cucu demikian seterusnya sampai denganmertua dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini mencakup tenaga kerja yang meninggal duniameskipun belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun ataupuntelah berusia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi belum menerimaJaminan Hari Tua.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian Jaminan Hari Tua secara berurutanpada ayat ini apabila janda atau duda atau anak tenaga kerja tidak adamaka Jaminan Hari Tua diberikan dengan urutan penerima yangdimulai dari orang tua, cucu demikian seterusnya sampai denganmertua dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5312

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.5.2/1990

Sehubungan dengan perluasan pengenaan PPN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, dan penunjukkan Pemungut PPN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 56…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 1/PJ.04/2009

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini