Peraturan Pemerintah – 84 TAHUN 2010

TIPE

Peraturan Pemerintah

NOMOR PERATURAN

84 TAHUN 2010

TAGGAL PENERBITAN

20 December 2010

OBJEK

perubahan ketujuh atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa besarnya penggantian biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatanuntuk suatu peristiwa kecelakaan kerja sebagai bentuk dari penyelenggaraan program jaminan sosialtenaga kerja sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditingkatkan nilainya dandiperluas cakupannya;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial TenagaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah :

  1. Nomor 79 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 184, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3792);
  2. Nomor 83 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 164,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
  3. Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4203);
  4. Nomor 64 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
  5. Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 160,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789);
  6. Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II huruf B dan huruf E diubah dan di antara huruf B dan huruf C disisipkan 1 (satu)huruf yakni huruf Ba, sehingga keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN II

I. BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA

A. Santunan

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
2. Santunan cacat :

a. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secarasekaligus (lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel x 80 bulan upah.
b. santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secarasekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunanadalah :

b.1. santunan sekaligus sebesar 70% x 8 bulan upah;
b.2. santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
c. santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus(lumpsum) dengan besarnya santunan adalah : % berkurangnyafungsi x % sesuai tabel x 80 bulan upah.
3. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secaraberkala dengan besarnya santunan adalah :

  1. santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnyasebesar santunan kematian.
  2. santunan berkala sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulanselama 24 (dua puluh empat) bulan.
  3. biaya pemakaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk :

1. dokter;
2. obat;
3. operasi;
4. rontgen, laboratorium;
5. perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas I atau Swastayang setara;
6. gigi;
7. mata; dan/atau
8. jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat ijin resmi dari instansiberwenang.
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk peristiwa kecelakaan tersebut pada B.1.sampai dengan B.8. dibayar maksimum sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah).
Ba. Biaya penggantian gigi tiruan maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah).
C. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan/ataualat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan hargayang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik maksimumsebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan huruf A dan huruf B.
E. Biaya pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakitdiberikan biaya penggantian sebagai berikut :

  1. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai/danau maksimumsebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  3. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesarRp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
II. TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACATLAINNYA.

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X UPAH
– Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40
– Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35
– Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35
– Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30
– Tangan kanan dari atau dari atas pergelanganke bawah 32
– Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28
-Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28
– Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70
– Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35
– Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50
-Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25
– Kedua belah mata 70
– Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35
– Pendengaran pada kedua belah telinga 40
– Pendengaran pada sebelah telinga 20
– Ibu jari tangan kanan 15
– Ibu jari tangan kiri 12
– Telunjuk tangan kanan 9
– Telunjuk tangan kiri 7
– Salah satu jari lain tangan kanan 4
– Salah satu jari lain tangan kiri 3
– Ruas pertama telunjuk kanan 4,5
– Ruas pertama telunjuk kiri 3,5
– Ruas Pertama jari lain tangan kanan 2
– Ruas Pertama jari lain tangan kiri 1,5
– Salah Satu ibu jari kaki 5
– Salah Satu jari telunjuk kaki 3
– Salah satu jari kaki lain 2

CACAT-CACAT LAINNYA % X UPAH
– Terkelupasnya kulit kepala 10-30
– Impotensi 30
– Kaki Memendek Sebelah :
– Kurang dari 5 cm
– 5 cm sampai kurang dari 7,5
– 7,5 cm atau lebih
10
20
30
– Penurunan daya dengar kedua belah telingasetiap 10 desibel 6
– Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel 3
– Kehilangan daun telinga sebelah 5
– Kehilangan kedua belah daun telinga 10
– Cacat hilangnya cuping hidung 30
– Perforasi sekat rongga hidung 15
– Kehilangan daya penciuman 10
– Hilangnya kemampuan kerja phisik
– 51% -70%
– 26% – 50%
– 10% – 25%.
40
– Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 20
– Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiapkehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi % efisiensi penglihatan terbaik) + % efisiensi penglihatan terburuk 7
– Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10% 7
– Kehilangan penglihatan warna 10
-Setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 144

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

I. UMUM

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dankeluarganya yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk memberikan manfaat yang optimal kepada pesertaprogram tersebut, maka diupayakan peningkatan manfaat program sesuai dengan perkembangankeadaan.

Kondisi saat ini menunjukan bahwa biaya pengangkutan, pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatanuntuk suatu peristiwa kecelakaan kerja semakin meningkat, sehingga besarnya nilai jaminan kecelakaankerja perlu disesuaikan.

Selain itu, bagi peserta program diberikan biaya penggantian gigi tiruan sebagai perluasan cakupanmanfaat yang sebelumnya tidak diberikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketersediaan dana Badan Penyelenggara, maka denganPeraturan Pemerintah ini perlu diubah ketentuan huruf B, huruf E, dan ditambah huruf Ba di antarahuruf B dan huruf C dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5176

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 24/PMK.01/2007

Menimbang : bahwa sesuai dengan Memorandum Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Northern Territory Australia tentang Kerjasama Pengembangan Ekonomi, pada tanggal 22 Desember 2006,…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 50/PJ/2016

Umum Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan guna meningkatkan pelayanan dalam rangka…