Peraturan Pemerintah – 84 TAHUN 2010

TIPE

Peraturan Pemerintah

NOMOR PERATURAN

84 TAHUN 2010

TAGGAL PENERBITAN

20 December 2010

OBJEK

perubahan ketujuh atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa besarnya penggantian biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatanuntuk suatu peristiwa kecelakaan kerja sebagai bentuk dari penyelenggaraan program jaminan sosialtenaga kerja sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditingkatkan nilainya dandiperluas cakupannya;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial TenagaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah :

  1. Nomor 79 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 184, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3792);
  2. Nomor 83 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 164,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
  3. Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4203);
  4. Nomor 64 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
  5. Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 160,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789);
  6. Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);

diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Lampiran II huruf B dan huruf E diubah dan di antara huruf B dan huruf C disisipkan 1 (satu)huruf yakni huruf Ba, sehingga keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN II

I.BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA

A.Santunan

1.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
2.Santunan cacat :

a.santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secarasekaligus (lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel x 80 bulan upah.
b.santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secarasekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunanadalah :

b.1.santunan sekaligus sebesar 70% x 8 bulan upah;
b.2.santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
c.santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus(lumpsum) dengan besarnya santunan adalah : % berkurangnyafungsi x % sesuai tabel x 80 bulan upah.
3.Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secaraberkala dengan besarnya santunan adalah :

  1. santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnyasebesar santunan kematian.
  2. santunan berkala sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulanselama 24 (dua puluh empat) bulan.
  3. biaya pemakaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
B.Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk :

1.dokter;
2.obat;
3.operasi;
4.rontgen, laboratorium;
5.perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas I atau Swastayang setara;
6.gigi;
7.mata; dan/atau
8.jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat ijin resmi dari instansiberwenang.
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk peristiwa kecelakaan tersebut pada B.1.sampai dengan B.8. dibayar maksimum sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah).
Ba. Biaya penggantian gigi tiruan maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah).
C.Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan/ataualat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan hargayang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik maksimumsebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
D.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan huruf A dan huruf B.
E.Biaya pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakitdiberikan biaya penggantian sebagai berikut :

  1. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai/danau maksimumsebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  3. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesarRp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
II. TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACATLAINNYA.

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN% X UPAH
– Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah40
– Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah35
– Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah35
– Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah30
– Tangan kanan dari atau dari atas pergelanganke bawah32
– Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah28
-Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah28
– Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah70
– Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah35
– Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah50
-Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah25
– Kedua belah mata70
– Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat35
– Pendengaran pada kedua belah telinga40
– Pendengaran pada sebelah telinga20
– Ibu jari tangan kanan15
– Ibu jari tangan kiri12
– Telunjuk tangan kanan9
– Telunjuk tangan kiri7
– Salah satu jari lain tangan kanan4
– Salah satu jari lain tangan kiri3
– Ruas pertama telunjuk kanan4,5
– Ruas pertama telunjuk kiri3,5
– Ruas Pertama jari lain tangan kanan2
– Ruas Pertama jari lain tangan kiri1,5
– Salah Satu ibu jari kaki5
– Salah Satu jari telunjuk kaki3
– Salah satu jari kaki lain2

CACAT-CACAT LAINNYA% X UPAH
– Terkelupasnya kulit kepala10-30
– Impotensi30
– Kaki Memendek Sebelah :
– Kurang dari 5 cm
– 5 cm sampai kurang dari 7,5
– 7,5 cm atau lebih
10
20
30
– Penurunan daya dengar kedua belah telingasetiap 10 desibel6
– Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel3
– Kehilangan daun telinga sebelah5
– Kehilangan kedua belah daun telinga10
– Cacat hilangnya cuping hidung30
– Perforasi sekat rongga hidung15
– Kehilangan daya penciuman10
– Hilangnya kemampuan kerja phisik
– 51% -70%
– 26% – 50%
– 10% – 25%.
40
– Hilangnya kemampuan kerja mental tetap20
– Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiapkehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi % efisiensi penglihatan terbaik) + % efisiensi penglihatan terburuk7
– Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%7
– Kehilangan penglihatan warna10
-Setiap kehilangan lapangan pandang 10%7

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 144

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

I.UMUM

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dankeluarganya yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk memberikan manfaat yang optimal kepada pesertaprogram tersebut, maka diupayakan peningkatan manfaat program sesuai dengan perkembangankeadaan.

Kondisi saat ini menunjukan bahwa biaya pengangkutan, pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatanuntuk suatu peristiwa kecelakaan kerja semakin meningkat, sehingga besarnya nilai jaminan kecelakaankerja perlu disesuaikan.

Selain itu, bagi peserta program diberikan biaya penggantian gigi tiruan sebagai perluasan cakupanmanfaat yang sebelumnya tidak diberikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketersediaan dana Badan Penyelenggara, maka denganPeraturan Pemerintah ini perlu diubah ketentuan huruf B, huruf E, dan ditambah huruf Ba di antarahuruf B dan huruf C dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5176

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.42/2000

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-20/PJ.4/1995 tanggal 6 Pebruari 1995 tentang Besarnya Cadangan Yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya,…

Undang-Undang – 13 TAHUN 1985

Menimbang : bahwa Pembangunan Nasional menuntut keikutsertaan segenap warganya untuk berperan menghimpun dana pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, hal mana…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 230/PJ./2001

Bersama ini disampaikan 1 (satu) Keputusan Menteri Keuangan dan 2 (dua) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, sebagai berikut :…
All articles loaded
No more articles to load