Peraturan Presiden – 30 TAHUN 2010

TIPE

Peraturan Presiden

NOMOR PERATURAN

30 TAHUN 2010

TAGGAL PENERBITAN

17 May 2010

OBJEK

pengesahan protokol perubahan persetujuan penghindaran pajak bergandaantara pemerintah republik indonesia dan pemerintah malaysia dan protokolnya yang ditandatangani di kuala lumpur tanggal 12 september 1991 (protocol amending the agreement between the government of the republic of indonesia and the government of malaysia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and its protocol signed at kuala lumpur on 12 september 1991)
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa di Bukittinggi, pada tanggal 12 Januari 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysiadan ProtokolnyayangDitandatangani di Kuala Lumpur tanggal 12 September 1991 (Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and its Protocol Signed at Kuala Lumpur on 12 September 1991), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNED KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991)

Pasal 1

Mengesahkan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysiadan ProtokolnyayangDitandatangani di Kuala Lumpur tanggal 12 September 1991 (Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia for the Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income and its Protocol Signed at Kuala Lumpur on 12 September 1991) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2006 di Bukittinggi, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskan Protokol dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Protokol dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 65

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 45/PJ/2014

Umum Bahwa dalam rangka memberikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan atas peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan yang terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai(selanjutnya disingkat PPN) dan Pajak…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 102/PJ/2006

Menimbang: bahwa sehubungan dengan persiapan penggabungan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Sistem Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang…

Pengumuman – PENG-91/PJ./2003

Pada dasarnya, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak (WP). Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, honorarium, bonus, komosi, bunga, dividen, dan…