Peraturan Presiden – 93 TAHUN 2014

TIPE

Peraturan Presiden

NOMOR PERATURAN

93 TAHUN 2014

TAGGAL PENERBITAN

1 August 2014

OBJEK

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah isle of man untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of isle of man for the exchange of information relating to tax matters)
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk mendukung proses penegakan hukum di bidang perpajakan, Pemerintah RepublikIndonesia perlu memperluas akses untuk mendapatkan informasi perpajakan dari Pemerintah Isleof Man dengan melakukan kerja sama pertukaran informasi di bidang perpajakan;
  2. bahwa di London, Inggris, pada tanggal 22 Juni 2011, Pemerintah Republik Indonesia telahmenandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Isle of Man untukPertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement between the Governmentof the Republic of Indonesia and the Government of Isle of Man for the Exchange of Information relatingto Tax Matters);
  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesiadan Pemerintah Isle of Man untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Isle of Manfor the Exchange of Information relating to Tax Matters);

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ISLE OF MAN UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ISLE
OF MAN FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Isle of Man untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Isle of Man for the Exchange of Information relating to Tax Matters), yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2011 di London, Inggris, yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 205

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.6/1998

Bersama ini disampaikan penegasan kembali bahwa bagi objek PBB berupa tanah dan bangunan yang berada dalam kesatuan areal sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, antara penetapan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 91/PJ/2012

Menimbang : bahwa sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang…
All articles loaded
No more articles to load