Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 09/BC/2004

TIPE

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

SE 09/BC/2004

TAGGAL PENERBITAN

23 April 2004

OBJEK

persyaratan pengajuan banding ke pengadilan pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka guna memberikan kepastian pelayanan dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak, di pandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa Orang yang berkebaratan terhadap penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) atau Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan/atau pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak setelah :
    1. melunasi seluruh tagihan Bea Masuk, Cukai, Sanksi Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sesuai Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; atau
    2. melunasi 50% (lima puluh persen) Bea Masuk, Cukai, Sanksi Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang sesuai Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
  2. Untuk pengamanan keuangan negara, dalam hal pemohon banding hanya melunasi 50% (lima puluh persen) Bea Masuk, Cukai, Sanksi Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor terutang sesuai angka 1 huruf b maka untuk sisa 50% (lima puluh persen) Bea Masuk, Cukai, Sanksi Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor terutang wajib diserahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

  3. Jangka waktu jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah selama 13 (tiga belas) bulan sejak Surat Bandingan diterima oleh Panitera Pengadilan Pajak, yaitu sesuai dengan jangka waktu pengambilan putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditambah 30 (tiga puluh) hari.

  4. Permohonan penarikan jaminan yang diserahkan dalam rangka pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal dapat dilayani dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3 di atas telah dipenuhi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal

ttd.

Eddy Abdurrachman
NIP. 060044459

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ/2016

Umum Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak guna mendukung kelancaran penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015, perlu dilakukan pengaturan jam layanan pada Tempat…

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 34/BC/2010

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-53/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang…