Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 29/BC/2009

TIPE

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

SE 29/BC/2009

TAGGAL PENERBITAN

14 December 2009

OBJEK

ralat surat edaran nomor : se-26/bc/2009 tentang pelayanan pita cukai
PERATURAN

Ketentuan pada huruf B angka (2) dan angka (3) diubah dan ditambah angka 5 (lima) sehingga huruf B berbunyi sebagai berikut:

  1. Batas Waktu Pelekatan, Pencacahan Persediaan Pita Cukai Tidak Dipakai, dan Pemberitahuan Pemasukan BarangKena Cukai (P2BKC) Untuk Pita Cukai Tahun 2009
    1. Pelekatan pita cukai dilakukan paling lambat tanggal 1 Februari 2010.
    2. Pencacahan persediaan pita cukai yang belum dilekatkan setelah melewati batas waktupelekatan sebagaimana dimaksud huruf B.1 dilakukan paling lambat tanggal 1 Maret 2010.
    3. Penyampaian tembusan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada hurufB.2 dikirimkan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 10Maret 2010.
    4. Terhadap barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai tahun 2009, Pengajuan PemberitahuanPemasukan Barang Kena Cukai (P2BKC) dilakukan paling lambat tanggal 1 Juni 2010.
    5. Sisa pita cukai dan Berita Acara Pencacahan untuk pita cukai yang tidak direalisasikan denganCK-1 yang berada di KPPBC, dikirimkan ke Kantor Pusat, paling lambat tanggal 1 Mei 2010.

Ralat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SE-26/BC/2009.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

ttd.

Anwar Suprijadi
NIP 120050332

Tembusan Yth. :
Para Kepala Kantor Wilayah DJBC Seluruh Indonesia

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 40/PJ.1/1996

Menimbang : bahwa sistem laporan sebagai sarana manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan operasional hendaknya dibuat seefektif dan seefisien mungkin; bahwa dipandang perlu menyesuaikan laporan operasional bidang…

Peraturan Menteri Keuangan – 49/PMK.03/2009

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya pekerja untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah hanya…