Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 36/BC/2006

TIPE

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

SE 36/BC/2006

TAGGAL PENERBITAN

22 November 2006

OBJEK

penyusunan, sosialisasi dan penerapan standar pelayanan publik di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukaidirektur jenderal bea dan cukai
PERATURAN

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, dengan ini diinstruksikan kepada Sekertaris Direktorat Jenderal, para Direktur, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk melaksanakan hal sebagai berikut :

  1. Menyusun, mensosialisasikan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bawah pengawasan masing-masing sesuai petunjuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

  2. Penyusunan Standar Pelayanan Publik sebagaiaman dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk setiap jenis pelayanan dan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan beban kerja masing-masing unit.

  3. Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti, diikuti serta dipantau oleh masyarakat pengguna jasa.

  4. Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan mekanisme pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pengguna jasa.

  5. Guna mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan, Standar Pelayanan Publik disosialisasikan kepada seluruh pejabat dan pegawai terkait serta masyarakat pengguna jasa dengan cara sebagai berikut :
    5.1.Sosialisasi kepada seluruh pejabat dan pegawai dilakukan secara itensif dan komprehensif melalui briefing yang dilakukan secara terus menerus oleh kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
    5.2.Sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa dilakukan dengan cara :

    5.2.1.Menempelkan pada papan pengumuman di depan ruang kerja unit yang memberikan pelayanan.
    5.2.2.Menempelkan pada papan pengumuman yang terdapat pada Customs Desk.
    5.2.3.Mempublikasikan Standar Pelayanan Publik pada pertemuan dengan masyarakat usaha.
  6. Para Direktur, Kepala Kantor Wilayahdan Kepala Kantor Pelayanan, sesuai bidang tugas dan wilayah kerjanya, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan.

  7. Sekretaris Direktorat Jenderal bertanggung jawab terhadap pemantauan, evaluasi dan penindakan pegawai dalam rangkap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.

  8. Pejabat dan Pegawai yang tidak melaksanakan pelayanan publik sesuai ketentuan dan Standar Pelayanan yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

  9. Penerapan Standar Pelayanan Publik pada masing-masing unit kerja telah diberlakukan selambat-lambatnya tanggal 11 Desember 2006.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 2006
Direktur Jenderal

ttd.

Anwar Suprijadi
NIP 120050332

Tembusan Yth. :

  1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI;
  2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan RI.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.9/2001

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengolahan Data Alat Keterangan, pada saat ini sedang disusun Sistem Informasi Pengolahan Data (SIPD) sebagai penyempurnaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak…