Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 001/PJ./UP.53/2007

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 001/PJ./UP.53/2007

TAGGAL PENERBITAN

17 January 2007

OBJEK

penegasan surat edaran nomor se-173/pj./up.53/2006 tentang penegasan pejabat yang menjadi pembicara dalam kegiatan seminar/lokakarya/workshop atau kegiatan sejenis lainnya direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-173/PJ./UP.53/2006 berkaitan dengan tugas penyuluhan perpajakan, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penyuluhan perpajakan adalah salah satu fungsi terpenting dari pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak disamping tugas pelayanan dan pengawasan. Setiap pegawai DJP pada hakekatnya adalah penyuluh pajak. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan berupa seminar, lokakarya, workshop atau kegiatan sejenis lainnya sangat dianjurkan tanpa mengurangi intensitas pekerjaan pokok.

  2. Namun demikian, demi menjaga mutu dan Cara penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, maka setiap pembicara agar memberitahukan kepada Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak tentang kegiatan, waktu, tempat, penyelenggara dan peserta kegiatan dimaksud.

  3. Kegiatan seminar/lokakarya/workshop atau kegiatan sejenis lainnya di luar kedinasan tidak diperbolehkan memakai kop/logo/simbol Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tanpa tertulis dari Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 82/PMK.03/2009

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 27/PJ/2005

Menimbang : bahwa, dalam rangka mengamankan rencana penerimaan pajak 2005 diperlukan langkah-langkah strategis dan konkrit berkaitan dengan kegiatan ekstensilikasi, intentsifikasi, penagihan pajak dan sistem pelaporan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 122c/PJ./2000

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dipandang perlu untuk…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini