Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.01/2012

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.01/2012

TAGGAL PENERBITAN

9 March 2012

OBJEK

penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) tahun 2011, rencana kinerja tahunan (rkt) tahun 2012, dan penetapan kinerja (pk) tahun 2012 di lingkungan direktorat jenderal pajak , a. umum
PERATURAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Direktorat Jenderal Pajak merupakanperwujudan atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Rencana Kinerja Tahunan(RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) disusun guna mewujudkan dan mengimplementasikan pelaksanaantugas strategis dalam bidang penerimaan negara bidang perpajakan.

Pada dasarnya LAKIP, RKT, dan PK merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasiyang diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kualitatif, akuntabilitas pelaksanaantugas dan fungsi DJP menuju terwujudnya good governance, dan transparansi pertanggungjawabankepada masyarakat.

B MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari surat edaran ini adalah sebagai instruksi penyusunan LAKIP, RKT, dan PK dari seluruh unitdi Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan bahan tersebut nantinya akan disusun LAKIP, RKT, danPK untuk tingkat Direktorat Jenderal Pajak. Laporan tersebut disusun guna memberikan informasikepada publik atas kinerja instansi.

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyusunannya, masing-masing pimpinan unit menyusun,menetapkan, dan menyampaikan secara lengkap (terdiri atas matriks dan narasi):

  1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011;
  2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2012;
  3. Penetapan Kinerja (PK) tahun 2012; dan

sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ImplementasiAnggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Berkaitan dengan penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja danimplementasi Anggaran Berbasis Kinerja untuk hasil laporan, rencana kinerja, dan penetapan yangtransparan dan bertanggung jawab, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penyusunan LAKIP, RKT dan PK disusun dengan memperhatikan Kontrak Kinerja PejabatEselon II, Rencana Strategis DJP 2008-2012, dan RKA-KL Tahun Anggaran 2012 yang telahditetapkan serta pedoman teknis penyusunan (terlampir);
  2. Unit kerja mandiri (KP2KP dan KPP) menyampaikan LAKIP, RKT dan PK secara berjenjangkepada pimpinan di atasnya paling lambat tanggal 16 Maret 2012 untuk KP2KP dan 22 Maret2012 untuk KPP, untuk kemudian diadministrasikan di masing-masing Kanwil (tanpa tembusanke Sekretaris Direktorat Jenderal);
  3. Unit Eselon II menyampaikan LAKIP, RKT, dan PK kepada Direktur Jenderal Pajak palinglambat tanggal 30 Maret 2012 dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Hardcopy disampaikankepada Direktur Jenderal Pajak dengan satu tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderalu.p. Kepala Bagian Organta. Softcopy (format Ms. Word untuk narasi dan format Ms. Exceluntuk lampiran) disampaikan pula melalui email [email protected], dengan formatpenamaan file: LAKIP 2011_nama unit Eselon II;
  4. Kepala Kantor Wilayah bertanggungjawab secara penuh atas administrasi LAKIP, RKT dan PKunit kerja mandiri di bawahnya, apabila terdapat penilaian dan evaluasi kinerja oleh instansiterkait dikemudian hari.
C. RUANG LINGKUP

LAKIP, RKT, dan PK di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan Indikator KinerjaUtama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja yang mencakupseluruh unit di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai masa operasi lebih dari satu tahun. D. DASAR

Penyusunan LAKIP DJP tahun 2012 didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dipergunakan sebagai acuan penyusunan LAKIP tahun 2011, RKT tahun 2012, dan PK tahun 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2012
an. DIREKTUR JENDERAL
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

ttd.

HERRY SUMARDJITO
NIP 195507231981081001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.04/2007

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-109/PJ/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-627/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 10/PJ/2014

Menimbang : bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertekad untuk mentransformasikan diri menjadi institusi yang bersih dari praktik korupsi; bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi pencegahan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini