Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.132/2002

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.132/2002

TAGGAL PENERBITAN

13 August 2002

OBJEK

perubahan tarif sewa rumah negara
PERATURAN

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-135/SJ.1/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 313/KPTS/M/2001 langgal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara dengan ini diberitahukan bahwa:

  1. Tarif sewa Rumah Negara atas seluruh Surat Ijin Penghunian Rumah Negara ( SIPRN ) yang telah diterbitkan, secara otomatis beralih ke tarif sewa yang baru, sesuai dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara.
  2. Tata cara perhitungan tarif sewa yang baru atas Rumah Negara adalah sebagai berikut :

PERHITUNGAN SEWA RUMAH NEGARA :

Rumus sewa:

Sb=2,75% x [ (Lb x Hs x Ns) x Fkb ] x Fk

Sb

:

Sewa bangunan per bulan

2,75%

:

Prosentase sewa terhadap nilai bangunan

Lb

:

Luas bangunan dalam meter persegi

HS

:

Harga satuan bangunan per meter persegi

Ns

:

Nilai sisa bangunan/layak huni ( 60% )

Fkb

:

Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)

Fk

:

Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)

KETERANGAN :

  1. PROSENTASE SEWA
    Prosentase, sewa terhadap, nilai bangunan 2, 75 %
  2. LUAS BANGUNAN (Lb)
    Luas bangunan dalam meter persegi dihitung dari as ke as
  3. HARGA SATUAN (Hs)
    1. Harga satuan bangunan sesuai klasifikasi dalam keadaan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Setempat (Kabupaten/Kota) pada tahun yang berjalan
    2. Harga satuan bangunan, dengan :
      1. Luas bangunan 36 – 95 m2 mengikuti harga satuan type C, D, E
      2. Luas bangunan 96 – 185 m2 mengikuti harga satuan type B
      3. Luas bangunan 186 m2 keatas mengikuti harga satuan type A
    3. Harga satuan bangunan semi permanen (dinding bagian bawah batu/batako dan bagian atas papan/anyaman bambu) 50 % x Hs.
  4. NILAI SISA BANGUNAN (Ns)
    Nilai sisa bangunan ditetapkan 60 % sebagai bangunan layak huni.
    (Nilai sisa bangunan antara 20 % s.d. 100 % dengan rata-rata 60 %)
  5. FAKTOR KLASIFIKASI TANAH (Fkb)
    Klasifikasi tanah
    Penggunaan bangunan

    Kelas Bumi

    Al s.d. A10
    (%)

    A11 s.d.A20
    (%)

    A21 s.d. A30
    (%)

    A31 s.d. A40
    (%)

    A41 s.d. A50
    (%)

    Rumah

    80

    70

    60

    50

    40

  6. FAKTOR KERINGANAN (Fk)
    Faktor keringan sewa untuk PNS ( 5 % )
  7. SEWA RUMAH NEGARA DENGAN LUAS TANAH MELEBIHI STANDAR
    Standar luas tanah Rumah Negara sesuai type :

    Type

    Luas Bangunan

    Luas Tanah

    A

    250 m2

    600 m2

    B

    120 m2

    350 m2

    C

    70 m2

    200 m2

    D

    50 m2

    120 m2

    E

    36 m2

    100 m2

    Rumah Negara yang berdiri di atas persil dengan luas tanah melebihi luas standar lebih dari 20 % dikenakan sewa tambahan atas kelebihan luas tanah sebagai berikut :

    st = 2 % x [ (Lt x NJOP) x Fk ] / tahun

st

:

Sewa kelebihan tanah per tahun

2%

:

Prosentase sewa terhadap nilai tanah

Lt

:

Luas kelebihan tanah dari standar dalam meter persegi

NJOP

:

Nilai jual Objek Pajak sesuai SPPT

Fk

:

Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)

  1. CONTOH PENGHITUNGAN SEWA
    Rumus Sewa:

    Sb=2,75% x [(LbxHs x Ns) x Fkb] x Fk

    Contoh Perhitungan Sewa untuk Lokasi DKI Jakarta :
    Kelas Bumi : (A9), Fkb = 80%

    a. Eselon I

    =

    2,75% x [ 250 m2 x Rp 864.000,- x 60% x 80 %] x 5 % = Rp 142.560,-/bln

    b. Eselon II

    =

    2,75% x [ 120 m2 x Rp 779.000,- x 60% x 80 %] x 5 % = Rp 61.696,-/bln

    c. Eselon III

    =

    2,75% x [ 70 m2 x Rp 755.000,- x 60% x 80 %] x 5 % = Rp 34.881,-/bln

    d. Eselon IV

    =

    2,75% x [ 50 m2 x Rp 755.000,- x 60% x 80 %] x 5 % = Rp 24.915,-/bln

    e. Eselon V

    =

    2,75% x [ 36 m2 x Rp 755.000,- x 60% x 80 %] x 5 % = Rp 17.938,-/bln

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

ttd

MOCH. SOEBAKIR

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 48/PJ.51/1996

Dari pertemuan konsultasi yang diadakan dalam rangka lebih memperlancar pelayanan pemberian sticker lunas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara Kanwil-Kanwil terkait dengan pihak Asosiasi Industri Rekaman…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini