Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.3/2004

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.3/2004

TAGGAL PENERBITAN

16 January 2004

OBJEK

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan belanda
PERATURAN

Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Belanda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Belanda telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2003 (Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2003 tanggal 14 Nopember 2003 dan telah diberitahukan kepada Pemerintah Belanda melalui Nota Diplomatik Nomor 965/EK/XII/03/62 tanggal 30 Desember 2003. Sebelumnya, Pemerintah Belanda telah mengirimkan Nota Diplomatik Nomor jak-ea/646/03, tanggal 29 Desember 2003, yang merupakan nota pemberitahuan ratifikasi P3B tersebut di Belanda.

  2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 P3B RI-Belanda maka ketentuan-ketentuan dalam P3B RI-Belanda tersebut mulai berlaku secara efektif terhadap penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari 2004.

  3. Ketentuan yang lebih rinci dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Belanda tersebut terdapat dalam naskah Persetujuan terlampir.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.6/1993

Pelaksanaan penagihan PBB dengan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-12/PJ.6/1991 harus dilakukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Kantor Pusat…

Peraturan Menteri Keuangan – 05/PMK.03/2005

Berhubung pada kolom penandatangan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 terdapat kekeliruan, maka dengan ini perlu…