Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.41/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.41/1991

TAGGAL PENERBITAN

18 January 1991

OBJEK

penegasan tentang "paspor dinas" dan "daerah perbatasan" pada keppres nomor: 28 tahun 1990
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan Fiskal luar Negeri khususnya pengertian tentang “Paspor Dinas” dan “Di Daerah Perbatasan”, maka perlu penegasan sebagai berikut :

  1. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau anggota ABRI yang akan berangkat ke luar negeri untuk keperluan dinas tidak menunjukan Paspor Dinas seperti dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Keputusan Presiden Nomor: 28 Tahun 1990 maka kepadanya diwajibkan melunasi uang Fiskal Luar Negeri. Oleh karena itu sekalipun yang bersangkutan dapat menunjukan Surat Perintah Dinas berangkat ke luar negeri dari atasannya namun tidak disertai paspor dinas, jadi hanya dengan paspor biasa saja, maka atas keberangkatannya tersebut diharuskan membayar Uang Fiskal Luar Negeri sebagaimana mestinya.

  2. Selanjutnya pengertian tentang “Di Daerah Perbatasan” menurut Pasal 2 huruf g Keputusan Presiden Nomor: 28 tahun 1990 jo. Butir 2.1.e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-25/PJ.31/1990 tanggal 18 Juli 1990 agar tidak menimbulkan keragu-raguan, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Di Daerah Perbatasan” adalah wilayah daratan yang berbatasan dengan negara lain, seperti Kalimantan Barat dengan Malaysia, Irian Jaya dengan Papua New Guinea.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 88/PJ/2009

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ./2009 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 754/PJ./2001

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal…
All articles loaded
No more articles to load