Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.43/2003

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.43/2003

TAGGAL PENERBITAN

10 February 2003

OBJEK

pengantar keputusan nomor kep-25/pj/2003 tanggal 31 januari 2003 tentang perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-523/pj./2001 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh industri yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 Tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan-bahan Untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka Dan Pedagang Pengumpul dengan ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan pada saat pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul diturunkan dari 1,5% (satu koma lima persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

  2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2003.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan disebarluaskan di wilayah kerja masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 44/PJ/2016

Umum Sehubungan dengan kewajiban Gateway menyampaikan laporan terkait kegiatan Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi…

Peraturan Pemerintah – 33 TAHUN 2014

Menimbang: bahwa untuk pengendalian penggunaan kawasan hutan guna menunjang pembangunan di luar kegiatan kehutanan serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara…

Keputusan Menteri Keuangan – 30/KMK.01/2005

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, segala kekayaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional…
All articles loaded
No more articles to load