Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.43/2005

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.43/2005

TAGGAL PENERBITAN

11 February 2005

OBJEK

penegasan bendahara umum daerah dan pemegang kas sebagai pemotong dan atau pemungut pajak penghasilan
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai kewajiban Pemegang Kas pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk memotong dan atau memungut Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, serta pembayaran atas penyerahan (pembelian) barang dan atau jasa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disebutkan bahwa:
    1. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
    2. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
  2. Berdasarkan ketentuan di atas dengan ini ditegaskan bahwa Bendaharawan Umum Daerah dan Pemegang Kas termasuk dalam pengertian Bendaharawan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perpajakan, mengingat bahwa baik Bendahara Umum Daerah maupun Pemegang Kas Secara substansi melaksanakan kegiatan kebendaharaan. Oleh karena itu baik bendahara Umum Daerah maupun Pemegang Kas, serta pejabat lain yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kebendaharaan wajib memotong dan atau memungut, menyetorkan, serta melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan disebarluaskan kepada pihak-pihak yang terkait.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – G/681/III.05/HK/2009

Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri pada khususnya sangat penting artinya untuk mendorong…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 163/PJ/2012

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat(6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan…
All articles loaded
No more articles to load