Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.51/1994

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.51/1994

TAGGAL PENERBITAN

11 January 1994

OBJEK

PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku keduapuluh enam ikapi)
PERATURAN

Sehubungan dengan terbitnya Buku Keduapuluh Enam IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari :

  1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 77224/A/B/’93 tanggal 8 Desember 1993, dan
  2. Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/358/1197/93 tanggal 26 November 1993.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka semua buku yang judulnya tercantum dalam buku Keduapuluh Enam IKAPI tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.04/1990 dan Nomor 397/KMK.04/1990 serta pedoman pelaksanaannya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.5.2/1990 tanggal 11 Juni 1990 (Seri PPN-164).

Tata cara dan tata usaha atas pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku tersebut berpedoman pada Surat Edaran Seri PPN-164.

Selanjutnya diminta agar Saudara menghubungi pengurus IKAPI setempat untuk mendapatkan Buku Keduapuluh Enam IKAPI dimaksud untuk keperluan pengawasan pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah oleh para Pengusaha Kena Pajak di wilayah kerja Saudara masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 10/KMK.03/2011

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi Pegawai…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.10/2001

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Keuangan Finlandia yang merupakan pihak yang berwenang (Competent Authority) menurut P3B Indonesia – Finlandia, bersama ini ditegaskan bahwa terhitung sejak…
All articles loaded
No more articles to load