Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.51/1996

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.51/1996

TAGGAL PENERBITAN

10 January 1996

OBJEK

PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama
PERATURAN

Sehubungan dengan surat IKAPI Nomor 577/PP/XII/95 tanggal 26 Desember 1995 tentang permohonan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku khusus terbitan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari

  1. Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/396/1151/1995 tanggal 22 Desember 1995, dan

  2. IKAPI Nomor 571/PP/XII/95 tanggal 21 Desember 1995.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka semua buku yang judulnya tercantum dalam lampiran surat IKAPI tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.04/1990.

Tata cara dan tata usaha pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku tersebut tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.04/1990 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.52/1990 tanggal 11 Juni 1990 (Seri PPN-164) serta surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.51/1995 tanggal 17 Maret 1995 (Seri PPN 8-95).

Selanjutnya diminta agar Saudara menghubungi pengurus IKAPI setempat untuk mendapatkan daftar judul buku-buku dimaksud untuk keperluan pengawasan pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah oleh para Pengusaha Kena Pajak di wilayah kerja Saudara masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – 24/PJ/2009

Menimbang : bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan…

Keputusan Menteri Keuangan – 309/KMK.04/2003

Menimbang : bahwa dalam jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 31/PJ/2011

Menimbang : bahwa dalam rangka penggalian potensi untuk menguji kepatuhan wajib pajak, dipandang perlu untukmeningkatkan kualitas dan akurasi basis data perpajakan melalui percepatan perekaman SuratPemberitahuan…