Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.531/1999

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.531/1999

TAGGAL PENERBITAN

19 February 1999

OBJEK

PPN atas jasa angkutan bahan bakar minyak (bbm) (seri ppn 44-95)
PERATURAN

Sehubungan dengan surat dari Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri PERTAMINA Nomor : 786/F000//98-S4 tanggal 29 Juni 1998, yang sudah ditanggapi oleh Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dengan Nomor S-1684/PJ.532/1998 tanggal 29 Juli 1998 (terlampir), dengan ini ditegaskan kembali sebagai berikut :

  1. Jasa angkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, karena itu atas penyerahan jasa tersebut terutang PPN.

  2. Dengan demikian pengusaha angkutan BBM wajib melaporkan kegiatan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat Untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

  3. Jasa angkutan BBM yang diserahkan oleh Pengusaha jasa angkutan BBM dan penggantiannya ditagih kepada PERTAMINA selaku badan pemungut, maka kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang dilakukan oleh PERTAMINA.

  4. Dalam hal penyerahan jasa angkutan BBM dan penggantiannya ditagih kepada Penerima jasa lainnya, maka pengusaha jasa angkutan BBM wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang.

  5. Ketentuan ini mulai berlaku bulan Juli 1998.

Demikian untuk disebar luaskan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ/2013

Umum Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dalam pengawasan pemungutan PPN dan PPnBM ataspenyerahan kendaraan bermotor dalam rantai distribusi kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalamKeputusan Direktur Jenderal…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 121/PJ./1996

Sebagaimana diketahui usaha bisnis perhotelan serta hiburan telah semakin berkembang, dan juga biasanya pada saat setiap akhir tahun banyak hotel dan tempat-tempat merayakan malam tahun…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 176/PJ./2000

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor…
All articles loaded
No more articles to load