Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.53/2003

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.53/2003

TAGGAL PENERBITAN

6 January 2003

OBJEK

penyampaian keputusan nomor 476/kmk.03/2002 tentang pelunasan bea meterai dengan cara pemeteraian kemudian dan keputusan nomor kep-02/pj/2003 tentang tata cara pemeteraian kemudian direktur jenderal pajak
PERATURAN

Dengan ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003 tentang Tata cara Pemeteraian Kemudian. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah:

  1. Pemeteraian Kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan Meterai Tempel atau Surat Setoran Pajak, serta harus disahkan oleh Pejabat Pos.

  2. Dokumen dan besarnya Bea Meterai yang harus dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian adalah:
    1. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan terutang Bea Meterai sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan;
    2. Dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya terutang Bea Meterai sebesar Bea Meterai yang terutang;
    3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia terutang Bea Meterai sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan.

Demikian untuk mendapat perhatian dan disosialisasikan pada wilayah kerja masing-masing

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 87/PMK.03/2013

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor…

Keputusan Presiden – 161 TAHUN 1998

Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 26 Agustus 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan tentang…