Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.014/2008

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 02/PJ.014/2008

TAGGAL PENERBITAN

19 March 2008

OBJEK

evaluasi pelaksanaan pengadaan lembar pengawasan arus dokumen (lpad) dan spt tahunan PPh beserta kelengkapannya tahun 2007 , sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan
PERATURAN

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan SPT Tahunan PPh Beserta Kelengkapannya Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh masing-masing kantor wilayah, bersama ini disampaikan bahwa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengadaan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan SPT Tahunan PPh Beserta Kelengkapannya. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan evaluasi tersebut antara lain :

  1. Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas yang dicapai dalam pelaksanaan pengadaan LembarPengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan SPT Tahunan PPh beserta Kelengkapannya pada masing-masing kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masing-masing kantor wilayah dalam pengadaanLembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan SPT Tahunan PPh beserta Kelengkapannya sehinggadiharapkan dapat diambil solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul tersebutguna pelaksanaan pengadaan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan SPT Tahunan PPhbeserta Kelengkapannya dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dimohon kepada masing-masing kantor wilayah untuk mengirimkan laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan SPT Tahunan PPh Beserta Kelengkapannya Tahun Anggaran 2007 (sesuai format terlampir) yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kepala Bagian Perlengkapan paling lambat tanggal 28 Maret 2008.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd

IGN Mayun Winangun
NIP 060041978

Tembusan :

  1. Direktur Jenderal
  2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 115/KMK.06/2001

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah…

Peraturan Menteri Keuangan – 65/PMK.03/2014

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap benda meterai sebagai upaya untuk menghindari atau mencegah tindakan pemalsuan benda meterai, serta untuk memudahkan…
All articles loaded
No more articles to load