Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.03/2009

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 02/PJ.03/2009

TAGGAL PENERBITAN

3 March 2009

OBJEK

kewajiban memiliki nomor pokok wajib pajak bagi pedagang pengumpul
PERATURAN

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 dan sejalan dengan program pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap WajibPajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahkerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NomorPokok Wajib Pajak.
  2. Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya pungutanPajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor PokokWajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajakyang dapat menunjukkan Nomor Pokok wajib Pajak.
  3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan,dan Konsultasi Perpajakan diminta untuk :
    1. Secara aktif melakukan sosialisasi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PajakPenghasilan khususnya mengenai pengenaan tarif Pajak Penghasilan lebih tinggi terhadapWajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.
    2. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaanPajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya pemungutan olehbadan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan,pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspordari pedagang pengumpul.
    3. Melakukan pendataan pedagang pengumpul yang berada di wilayah masing-masing untukselanjutnya diberikan NPWP guna menghindari pengenaan tarif Pajak Penghasilan lebih tinggi100% (seratus persen)
  4. Para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk mengawasi pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak pedagangpengumpul di lingkungan wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Maret 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

  1. Menteri Keuangan;
  2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
  3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
  4. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  7. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 42/PJ./1993

Menimbang : dst. Mengingat : dst. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG FAKTUR PAJAK SEDERHANA. Pasal 1 Pengusaha Kena Pajak yang melakukan…

Peraturan Menteri Keuangan – 246/PMK.011/2009

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 pada tanggal 31 Desember 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 06/PJ/2014

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan meningkatkan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara e-Filing, perlu diberikan kemudahan untuk memperoleh e-FIN dan…
All articles loaded
No more articles to load