Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.42/1990

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 02/PJ.42/1990

TAGGAL PENERBITAN

6 February 1990

OBJEK

penerbitan stp terhadap wp yang mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian spt tahunan PPh
PERATURAN

Berdasarkan hasil penelitian Wajib Pajak-Wajib Pajak yang memasuki Pasar Modal diketahui bahwa dalam hal Wajib Pajak meminta penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh-nya, KPP belum mengenakan STP (bunga) atas keterlambatan pemasukan SPT tersebut segera sesudah Wajib Pajak memenuhi kewajiban SPT-nya. Hal ini tidak mendidik Wajib Pajak dalam kepatuhan pajak dan mengurangi penerimaan pajak.

Mengingat masih banyaknya Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, dengan ini kami mintakan perhatian Saudara untuk segera menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 jo Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983,sehingga tidak terjadi hal seperti tersebut di atas.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PENGHASILAN,

ttd.

Drs. WAHONO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 396 TAHUN 2009

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226/MEN/2000, maka untuk meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Pekerja di Provinsi Maluku, perlu adanya…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.6/1994

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-70/PJ.6/1993 tanggal 28 Desember 1993 perihal sebagaimana pokok surat diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Untuk…

Peraturan Pemerintah – 6 TAHUN 2009

Menimbang: bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan yang telah diatur dalam Peraturan…