Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.51/2000

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 02/PJ.51/2000

TAGGAL PENERBITAN

24 January 2000

OBJEK

PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku kedelapan puluh dua ikapi) (penyempurnaan ke-35 surat edaran seri ppn 8-95)
PERATURAN

Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedelapan Puluh Dua IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 8606/A.A4/KU/99 tanggal 30 Desember 1999 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/297/1999 tanggal 25 November 1999.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka semua buku yang judulnya tercantum dalam buku Kedelapan Puluh Dua IKAPI tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.04/1990.

Tata cara dan tata usaha atas pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku tersebut tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Menteri Nomor 397/KMK.04/1990dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-11/PJ.5.2/1990 tanggal 11 Juni 1990 (Seri PPN-164) serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.51/1999 tanggal 5 November 1999 Penyempurnaan ke-34 Surat Edaran SERI PPN 8-95).

Selanjutnya diminta agar Saudara menghubungi pengurus IKAPI setempat untuk mendapatkan Buku Kedelapan Puluh Dua IKAPI dimaksud untuk keperluan pengawasan pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah oleh para Pengusaha Kena Pajak di wilayah kerja Saudara masing-masing.

Untuk memudahkan penggunaan Surat Edaran ini, dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran ini disatukan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.51/1999tanggal 5 November 1999.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

MACHFUD SIDIK

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 21/PJ/2015

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang…

Undang-Undang – 6 TAHUN 1983

Menimbang : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini