Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka sejak tanggal 1 Januari 2001 jenis barang tertentu yang sebelumnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 dinyatakan sebagai jenis barang yang tidak dikenakan PPN, selain yang disebutkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menjadi Barang Kena Pajak yang terutang PPN. Barang Kena Pajak yang dimaksud antara lain :
- Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya;
- Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya.
Mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud di atas masih baru dan kemungkinan masih banyak Pengusaha yang belum memahaminya, dalam rangka memberikan kemudahan dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat merugikan Pengusaha, maka dalam pelaksanaannya diinstruksikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar :
- Menyusun daftar calon Pengusaha Kena Pajak di bidang usaha sebagaimana dimaksud di atas dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak masing-masing;
- Melaksanakan penyuluhan atau bimbingan kepada para Pengusaha dimaksud;
- Melaksanakan pengukuhan secara selektif terhadap Pengusaha yang benar-benar telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah siap melaksanakan kewajibannya termasuk kesiapan secara administratif.
Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
MACHFUD SIDIK