Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.51/2001

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 02/PJ.51/2001

TAGGAL PENERBITAN

19 January 2001

OBJEK

pengukuhan pengusaha kena pajak
PERATURAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka sejak tanggal 1 Januari 2001 jenis barang tertentu yang sebelumnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 dinyatakan sebagai jenis barang yang tidak dikenakan PPN, selain yang disebutkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menjadi Barang Kena Pajak yang terutang PPN. Barang Kena Pajak yang dimaksud antara lain :

  1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya;
  2. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya;
  3. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya.

Mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud di atas masih baru dan kemungkinan masih banyak Pengusaha yang belum memahaminya, dalam rangka memberikan kemudahan dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat merugikan Pengusaha, maka dalam pelaksanaannya diinstruksikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar :

  1. Menyusun daftar calon Pengusaha Kena Pajak di bidang usaha sebagaimana dimaksud di atas dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak masing-masing;
  2. Melaksanakan penyuluhan atau bimbingan kepada para Pengusaha dimaksud;
  3. Melaksanakan pengukuhan secara selektif terhadap Pengusaha yang benar-benar telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah siap melaksanakan kewajibannya termasuk kesiapan secara administratif.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MACHFUD SIDIK

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 549/XII/2005

Menimbang : bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka Penetapan dan Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum menjadi…

Peraturan Pemerintah – 24 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan;…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini