Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.74/1990

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 02/PJ.74/1990

TAGGAL PENERBITAN

8 January 1990

OBJEK

petunjuk pelaksanaan keputusan no. kep-01/pj.4/1989 tanggal 27 april 1989 direktur jenderal pajak
PERATURAN

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petunjuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.4/1989 tanggal 27 April 1989 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang pajak sebagai pengganti Surat Edaran No. SE-11/PJ.4/1986 tanggal 14 April 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-384/PJ.4/1985tanggal 19 September 1985 yang dinyatakan tidak berlaku lagi.
Berhubung dengan adanya perubahan tersebut, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

  1. Pemeriksaan setempat dalam rangka Usulan Penghapusan Piutang Pajak merupakan tugas pekerjaan yang sifatnya rutin, sehingga satuan organisasi pelaksanaannya juga harus bersifat permanen. Oleh karena itu Satuan Tugas Pemeriksa yang pada umumnya hanya bersifat sementara, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.4/1989 ini diganti dengan Seksi Penagihan dan Verifikasi.
  1. Pemeriksaan dalam rangka Usulan Penghapusan Piutang Pajak tidak termasuk dalam pengertian Pemeriksaan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986, sehingga kepada para pemeriksa tidak diberikan biaya pemeriksaan.

  2. Apabila terbukti secara sah bahwa :
    3.1. Setelah dilakukan pemeriksaan setempat piutang pajak benar tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, atau
    3.2. Setelah dilakukan penelitian administrasi piutang pajak benar telah daluarsa hak penagihannya.

    maka piutang pajak tersebut dapat diusulkan untuk dihapuskan meskipun belum ada tindakan penagihan.

  1. Berbeda dengan ketentuan dalam Surat Edaran No. SE-11/PJ.4/1986 tanggal 14 April 1986, dalam petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan bahwa Petikan dari Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Penghapusan Piutang Pajak, tidak perlu dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan bahwa yang daluarsa adalah hak Fiskus untuk melakukan penagihan pajak secara paksa, sedang hutang pajak itu sendiri pada dasarnya tidak/belum daluarsa.

  2. Mengingat masalah penghapusan piutang pajak ini penting artinya sebagai salah satu sarana untuk menciptakan tertib administrasi dan tertib operasional, maka diminta perhatian Saudara agar penanganannya dikerjakan secara tekun dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. MARIE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ/2014

Umum Bahwa telah diterbitkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 yang telah diputus pada tanggal 25 Februari 2014 yang dalam amar putusannya memuat: Mengabulkan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 82/PJ/2011

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi…