Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ./2008

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 03/PJ./2008

TAGGAL PENERBITAN

25 January 2008

OBJEK

penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) tahun 2007, penetapan kinerja (pk) tahun 2008 dan rencana kinerja tahunan (rkt) tahun 2008
PERATURAN

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Penetapan Kinerja, diminta kepada Saudara untuk menyusun, menetapkan, dan menyampaikan secara lengkap (terdiri dari narasi dan matriks):

  1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2007.
  2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2008.
  3. Penetapan Kinerja (PK) tahun 2008

sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Demi lancar dan tertibnya penyusunan laporan dan rencana serta penetapan tersebut, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Unit Eselon III (KPP Madya, KPP Pratama, KPP, KPPBB dan Karikpa) menyampaikan kepada Kanwilnyapaling lambat tanggal 15 Februari 2008, untuk kemudian diadministrasikan di masing-masing Kanwil(tidak perlu menyampaikan tembusan ke Bagian Organta, Sekretariat Direktorat Jenderal).
  2. Unit Eselon II (Kanwil dan Direktorat) menyampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal22 Februari 2008, dengan satu tembusan dalam hardcopy dan softcopy (Ms.Excel) kepada SekretarisDirektorat Jenderal u.p. Kepala Bagian Organta. Softcopy agar disampaikan juga melalui [email protected]
  3. Ketentuan khusus berkenaan dengan pembentukan kantor modern di lingkungan Direktorat JenderalPajak selama tahun 2007 dan tahun 2008, adalah sebagai berikut:
    1. Kewajiban penyusunan LAKIP 2007 bagi KPP yang mengalami pemecahan KPP, berada padaKPP Pratama Induknya. KPP Pratama pecahan tidak diwajibkan untuk menyampaikan LAKIP2007 ke Kanwilnya.
    2. Kewajiban penyusunan LAKIP 2007 bagi KPPBB dan Karikpa yang melebur ke dalam KPPPratama, berada pada KPP Pratama. Program, Sasaran dan Kegiatan tahun 2007 yangdilakukan oleh KPPBB dan Karikpa disusun dan disampaikan sebagai bagian dari LAKIP 2007KPP Pratama bersangkutan.
    3. Kewajiban penyusunan RKT 2008 dan PK 2008 bagi seluruh Unit Eselon III berada padamasing-masing Unit Eselon III (KPP Madya, KPP Pratama, KPP, KPPBB dan Karikpa), termasukdi dalamnya KPP Pratama induk maupun KPP Pratama pecahan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,

ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 69/PJ.6/1991

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, Kepala KP. PBB ditunjuk sebagai anggota Panitia Pembebasan…

Keputusan Menteri Keuangan – 584/KMK.04/2003

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 825/kmk.00/1990 tentang pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan Dari…
All articles loaded
No more articles to load