Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ/2012

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 03/PJ/2012

TAGGAL PENERBITAN

3 February 2012

OBJEK

prosedur evaluasi dan penetapan wajib pajak terdaftar dalam rangka pelaksanaan peraturan nomor per-49/pj/2011 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya direktur jenderal pajak, a.
PERATURAN

Umum
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2011tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak diLingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak diLingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan PajakMadya, dengan ini perlu disampaikan penegasan atas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajaktersebut.

B.Maksud dan Tujuan

1.Maksud
Ketentuan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai acuan Kantor Pelayanan Pajak untukmengadministrasikan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkunganKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor PelayananPajak Madya.
2.Tujuan

  1. Agar tercapai keseragaman dan pemahaman yang sama dalam melaksanakanPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2011.
  2. Memberikan penjelasan dan prosedur standar evaluasi dan penetapan Wajib Pajak yangterdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya,kecuali Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Kantor Pelayanan PajakBadan dan Orang Asing Satu.

C.Ruang Lingkup
Ketentuan ini mengatur pelaksanaan dan prosedur evaluasi serta penetapan Wajib Pajak yang terdaftarpada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar,Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, danKantor Pelayanan Pajak Madya kecuali Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara dan KantorPelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu.

D.Dasar
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2011 tentang Tempat Pendaftaran dan PelaporanUsaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, yang selanjutnya disebut Peraturan DirekturJenderal Pajak.

E.Materi

1.Evaluasi atas Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa dilakukan setiap tahundalam hal terdapat Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakanefektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (listing) dan/atau Wajib Pajakyang melakukan penghapusan pencatatan dari daftar saham di Bursa Efek Indonesia (delisting)yang disebabkan karena perubahan status permodalan dari perusahaan terbuka menjadiperusahaan tertutup (go private) pada tahun tersebut.
2.Evaluasi atas Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya dilakukan paling cepat 1 (satu) tahunatau bersamaan dengan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP di lingkungan Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar dan KPP di lingkungan Kanwil DJPJakarta Khusus berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi KPP Madya.
3.Penetapan Wajib Pajak terdaftar pertama kali setelah berlakunya Peraturan Direktur JenderalPajak dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang TempatPendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di LingkunganKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak diLingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor PelayananPajak Madya terdaftar di KPP yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2012.
4.Dalam hal tempat terdaftar Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur JenderalPajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak pada KantorPelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, karena satu dan lain hal tidak sesuai dengan tempatterdaftar yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak tersebuttetap dipindahkan ke KPP tujuan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.
5.Evaluasi atas Wajib Pajak terdaftar setelah berlakunya keputusan penetapan Wajib Pajakterdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilaksanakan sebagai berikut :

  1. Untuk Wajib Pajak terdaftar pada KPP Perusahaan Masuk Bursa dan KPP Madya,dilakukan paling cepat pada tahun 2013; dan
  2. Untuk Wajib Pajak terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar,kecuali KPP Badan Usaha Milik Negara, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP JakartaKhusus kecuali KPP Badan dan Orang Asing Satu dilakukan pada tahun 2014.
6.Apabila terjadi perubahan data Wajib Pajak antara lain nama, bentuk badan, alamat, jenisusaha, status usaha, atau data lainnya, Wajib Pajak wajib melaporkan perubahan tersebutdengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ke KPP tempatterdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
7.Prosedur evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar,KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya harus mengacu pada Lampiran Iyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
8.Prosedur evaluasi Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya (dalam hal pada tahun tersebut KepalaKanwil DJP yang membawahi KPP Madya merasa perlu untuk melakukan evaluasi Wajib Pajakterdaftar di KPP Madya dan pada tahun tersebut tidak dilakukan evaluasi Wajib Pajak terdaftarpada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP JakartaKhusus dan KPP Madya oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan), harus mengacu padaLampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur JenderalPajak ini.
9.Prosedur evaluasi Wajib Pajak terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa (dalam hal pada tahuntersebut terdapat Wajib Pajak listing dan/atau delisting) harus mengacu pada Lampiran III yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
10.Distribusi waktu pelaksanaan evaluasi Wajib Pajak terdaftar mengacu pada Lampiran IV yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
11.Daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP/Kantor Wilayah/Nasional disusun sesuai denganformulir dalam Lampiran V yang merupakam bagian yang tidak terpisahkan dari Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak ini.
12.Daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP disusun sesuaidengan formulir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak ini.
13.Daftar Wajib Pajak masuk dan keluar KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPPdi Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dari atau ke KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP disusunsesuai dengan formulir dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2012
DIREKTUR JENDERAL,

ttd,

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.6/1994

Berdasarkan hasil pemantauan persiapan pencetakan data keluaran tahun 1994, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Masih terdapat beberapa KP. PBB yang merencanakan akan menggunakan aplikasi…