Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.44/1994

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 03/PJ.44/1994

TAGGAL PENERBITAN

2 February 1994

OBJEK

tatacara pemberian tax clearance (surat keterangan fiskal) kepada perusahaan yang go. public
PERATURAN

Sehubungan pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal perihal tersebut di atas yang diberlakukan terhitung tanggal 1 Januari 1994, dengan ini diberitahukan Tata Cara Pemberian Tax Clearance dimaksud :

  1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Tax Clearance kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar atau melalui BAPEPAM.Dalam hal permohonan tersebut disampaikan melalui BAPEPAM maka BAPEPAM akan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian meneruskannya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat.

  2. Untuk mendapat Tax Clearance. Wajib Pajak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    2.1. Mengisi formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Formulir yang telah diisi dengan benar dan lengkap harus dilampiri Laporan Keuangan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir yang telah di audit oleh Akuntan Publik;
    2.2. Telah melunasi kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak dalam tahun berjalan sampai dengan bulan terakhir;
    2.3. Tidak mempunyai tunggakan pajak atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
    2.4. Tidak ada indikasi tindak pidana fiskal.

  3. Prosedur permohonan dan penyelesaiannya.
    1. Wajib Pajak.
      Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar untuk meminta formulir sesuai dengan lampiran I.Untuk Wajib Pajak yang mengajukan permohonan melalui BAPEPAM, formulir dapat diperoleh di BAPEPAM. Formulir permohonan dapat difoto copy atau digandakan sendiri oleh Wajib Pajak.
      Wajib Pajak mengisi formulir tersebut dengan benar dan lengkap.
      Wajib Pajak menyerahkan formulir tersebut beserta lampiran Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau kepada BAPEPAM dalam hal permohonan diajukan Wajib Pajak melalui BAPEPAM.

    2. Kantor Pelayanan Pajak.
      Memberikan formulir dan petunjuk pengisiannya kepada Wajib Pajak;
      Menerima kembali formulir yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta lampirannya dari Wajib Pajak;
      Meneliti informasi kewajiban perpajakan yang dimuat dalam formulir maupun lampiran-lampirannya, antara lain Wajib Pajak harus melunasi semua ketetapan pajak yang telah diterbitkan dan membayar semua jenis pajak yang terutangdalam tahun berjalan sampai dengan bulan terakhir;
      Membuat dan mengirim data perpajakan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan formulir lampiran II;
      Perbedaan antara Laba Komersial dengan Laba Fiskal tidak menghalangi Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk mengusulkan pemberian Tax Clearance. Atas perbedaan tersebut nantinya dapat dilakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran materil atas Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak tersebut oleh Kantor Pelayanan Pajak/KARIKPA.

    3. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
      Menerima data perpajakan dalam lampiran II dari Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar dan meneliti untuk dapat tidaknya diberikan Tax Clearance kepada Wajib Pajak dimaksud;
      Meneliti ada tidaknya indikasi tindak pidana fiskal;
      Menerbitkan Tax Clearance bagi Wajib Pajak jika memenuhi syarat sebagaimana dalam angka 2.1 s/d 2.4. Sedangkan untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akan diterbitkan surat penolakan pemberian Tax Clearance.

  4. Bersama surat ini terlampir contoh formulir yang harus diisi oleh Wajib Pajak (lampiran I) dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (lampiran II).

Demikianlah untuk diketahui dan dilaksanakan serta diberitahukan kepada para petugas di lingkungan kerja Saudara.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 92/PJ./2011

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tanggal 3 Nopember 2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 dan untuk mengantisipasi pelayanan kepada…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 97/PJ./2005

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan mengenai pembuatan Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 122b/PJ./2000

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dipandang perlu untuk…