Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.52/1999

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 03/PJ.52/1999

TAGGAL PENERBITAN

8 April 1999

OBJEK

tata cara pemberian PPN ditanggung oleh pemerintah atas penyerahan jasa kena pajak tertentu (penyempurnaan se-13/pj.51/1998)
PERATURAN

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998.

Untuk pelaksanaannya dengan ini perlu diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang atas penyerahannya memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung oleh Pemerintah semula sebanyak 3 (tiga) jenis JKP diperluas menjadi 6 (enam) jenis JKP.

  2. Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998, jenis JKP yang PPN-nya Ditanggung Pemerintah, yaitu :
    1. Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah murah, rumah sederhana, pondok boro asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditentukan berdasarkan SE-26/PJ.3/1989 tentang PPN atas rumah susun;
    2. Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor dalam rangka pembangunan tempat-tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
    3. Jasa persewaan Rumah Susun Sederhana;
    4. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga yang meliputi :
    Jasa persewaan kapal;
    Jasa kepelabuhanan berupa jasa pelayanan kapal yang meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa labuh;
    Jasa perawatan/reparasi (docking) kapal;
    1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga yang meliputi :
    Jasa persewaan pesawat udara;
    Jasa perawatan/reparasi pesawat udara;
    1. Jasa perawatan/reparasi kereta api yang diterima oleh perusahaan kereta api.
  3. Pengusaha yang menyerahkan dan yang menerima JKP tertentu yang PPN-nya Ditanggung oleh Pemerintah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  1. PKP yang menyerahkan JKP tertentu yang PPN-nya Ditanggung oleh Pemerintah wajib membuat Faktur Pajak dalam rangkap 3 (tiga) dan harus membubuhkan cap “PPN Ditanggung Oleh Pemerintah Eks Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998”.
    Adapun peruntukan dari setiap lembar Faktur Pajak tersebut adalah sebagai berikut :
    – Lembar ke-1 : untuk PKP Penerima JKP;
    – Lembar ke-2 : untuk KPP di mana PKP yang menyerahkan JKP terdaftar sebagai lampiran SPT Masa PPN;
    – Lembar ke-3 : untuk arsip PKP yang menyerahkan JKP.
  1. PKP Penerima JKP wajib menyampaikan laporan PPN yang Ditanggung oleh Pemerintah melalui SPT Masa PPN yang dimasukkan dalam kolom F jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
  1. KPP yang menerima dokumen/laporan dari PKP yang menyerahkan JKP sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, selanjutnya mencatat/membukukannya pada Daftar Impor BKP Tertentu dan Penyerahan Dalam Negeri BKP/JKP Tertentu Yang PPN-nya Ditanggung Pemerintah (KPL.KPP.5.12-96) dan melaporkannya ke Kanwil DJP sesuai ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.24/1996 tanggal 9 Agustus 1996.
    Berdasarkan laporan-laporan KPP tersebut, Kanwil DJP menyampaikan laporan ke Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Perencanaan dan Potensi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 30 bulan ke-2 (ke-dua) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
  1. Pajak Masukan yang dibayar atas impor dan/atau perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak selain Jasa Persewaan Rumah Susun Sederhana yang atas penyerahannya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Ditanggung Pemerintah, dapat dikreditkan.
    Untuk mempermudah penggunaan Surat Edaran ini, dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran ini disatukan dengan Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.51/1998).

Demikian untuk mendapat perhatian guna disebarluaskan pada wilayah kerja Saudara masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 112/PJ/2010

Dalam rangka lebih memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak terkait dengan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau…

Peraturan Daerah – 44 TAHUN 2009

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum; bahwa…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 337/PJ/2011

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan…